Connect with us

Kriminal

PT Makassar Hapus Vonis Pidana Penjara Hamri Haijja

-

MAKASSAR, BKM — Amar putusan Pengadilan Tinggi (PT) Makassar vonis pidana penjara atas terdakwa mantan Camat Rappocini, Hamri Haijja, dalam kasus dugaan korupsi, fee 30 persen kegiatan sosialisasi dan penyuluhan SKPD di Kecamatan se-Kota Makassar, diduga telah dihapus dan dihilangkan dari di website Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar putusan banding PT bernomor 1/PID.TPK/2021/PT MKS.
Dimana sebelumnya, Hamri Haijja dijatuhi vonis penjara selama tiga tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar. Berdasarkan penelusuran melalui website SIPP PN Makassar, dengan putusan banding PT bernomor 1/PID.TPK/2021/PT MKS, tidak ada mencantumkan vonis pidana penjara.
Isinya hanya menyebutkan menerima permintaan banding dari penuntut umum dan dari penasihat hukum terdakwa. Menyatakan pengubahan putusan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Hamri Haijja dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tipikor sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer. Menyatakan terdakwa Hamri Haijja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair.
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rp100 juta subsider dua bulan kurungan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp488 juta subsider satu tahun penjara.
Dimana sebelum putusan pengadilan Tipikor PN Makassar, Hamri Haijja dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara tiga tahun dan denda Rp100 juta subsider 2 dua bulan kurungan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp488 juta subsider dan satu tahun penjara
Kuasa hukum terdakwa Hamri Haijja, Ahmad Farid, mengatakanm pihaknya telah mengetahui putusan PT tersebut melalui website Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar. Namun untuk salinan putusan belum diterima.
Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan kasasi. Hal tersebut dikarenakan pihaknya tetap yakin kliennya tidak bersalah.
”Kami pasti lakukan kasasi, karena tuntutan utamanya adalah bebas. Klien saya ini tidak menggunakan uang tersebut semuanya disetorkan ke Erwin, sama dengan camat lainnya,” kata Farid, Selasa (13/4).
Farid menuturkan, kerugian negara yang ditimbulkan oleh rekayasa LPJ kegiatan bertujuan untuk memenuhi permintaan cashback ke terdakwa utama, Erwin Haijja. Hal tersebut bukan hanya dilakukan kliennya, namun semua camat lainnya.
Setoran camat lain ke Hamri itu titipan untuk disalurkan ke Erwin. Sehingga tidak ada yang dakwaan JPU yang mengatakan kliennya menikmati salah.
”Pak Hamri juga menyetor ke Erwim sesuai hasil perhitungan. Jadi dia hanya dititipi bukan menikmatinya,” bebernya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Makassar, Imawati mengatakan putusan PT tidak menghilangkan pidana penjara tiga tahun. Hanya saja tidak lagi dibunyikan hakim PT Makassar.
”Untuk langkah lanjutan kami masih menunggu salinan putusan pengadilan tinggi dan petunjuk pimpinan. Kami tidak bisa bergerak tanpa ada arahan pimpinan,” tambahnya.(mat)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini