Connect with us

Metro

Irwan Setuju Jika Calon Kepala Daerah Harus Kader Parpol

-

MAKASSAR, BKM–Draf rancangan undang undang (RUU) yang mengatur agar calon Presiden, calon Wakil Presiden serta Kepala daerah harus menjadi kader partai politik sebelum diusung, mendapat dukungan dari sejumlah politisi di Sulsel.
Meakipun draf RUU yang mengatur regulasi ini masih mandek di komisi II DPR RI, namun Wakil ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel, Irwan Hamid mengatakan sangat serutu bila adanya regulasi yang mengatur calon kepala daerah ke depan harus berasal dari kader atau anggota parpol.
“Alasanya kan jelas, calon kepala daerah dari partai karena selama ini dia membesarkan partai dan bekerja untuk partai. Aneh juga yang bukan kader, saat pilkada diusung dengan punya kelebihan lain,” ujar Irwan Hamid, Kamis (15/4) kemarin.
Anggota Komisi C DPRD Sulsel ini menambahkan bahwa sah-saha saja percaturan politik kedepan manakala anggota parpol dan kader mengambil peran.
Disi lain, yang bukan politisi hendak maju bertarung wajib menentukan sikap untuk masuk dalam dunia politik menjadi kader partai.
“Saya kira sah-sah saja jika memang maju asal dari figur parpol. Supaya calon yang maju dari profesi pengusaha atau profesional kan bisa menentukan sikap agar bergabung dengan parpol mana saja,” katanya.
Dia juga mencontohkan bahwa di regulasi sudah mengatur bahwa PNS wajib mundur jika ingin maju di politik kepala daerah, sedangkan anggota dewan juga wajib mengundurkan diri.
Dengan begitu kata dia, saatnya profesi lain menyatakan sikap berganung di partai guna untuk mendapat kendaraan sebagai tiket. Jangan sampai setelah terpilih menentukan sikap.
“UU mengharuskan kader partai kepala daerah. Ini solusi bagi partai mencari figur ideal. Saya mendukung,”jelasnya. (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini