Connect with us

Headline

Kejari Amankan Rp140 Juta dari DPRD Makassar

Pembayaran Ganda Belanja Perjalanan Dinas Anggota Dewan

-

MAKASSAR, BKM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp140.916.100 dari pengembalian keuangan negara atas pembayaran ganda belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kota Makassar tahun anggaran 2018.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar Andi Sundari mengatakan, keuangan negara sebesar Rp Rp140.916.100 itu dikembalikan ke kas negara dan disaksikan oleh pihak Inspektorat Makassar.
“Jadi ini penggandaan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum di DPRD Kota Makassar. Harusnya cair satu kali, namun dicairkan dua kali, ” kata Andi Sundari didampingi Kasi Intel Ardiansah Akbar dan Kasi Datun Adnan Hamzah, Kamis (15/4).
Andi Sundari menyebut, pengembalian keuangan negera itu berdasarkan adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019. Dari audit itu banyak temuan. Salah satunya anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kota Makassar.
“Setelah ditelusuri, ternyata pembayaran perjalanan dinas anggota dewan terbayar dua kali,” ucap Andi Sundari.
Beberapa temuan Inspektorat itu, jelas Andi Sundari, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar. Kejaksaan mendorong supaya temuan itu bisa terselesaikan sehingga kerugian daerah bisa dikembalikan.
“Kita pakai formulasi Datun atas kerja sama antara Kejaksaan Negeri Makassar dengan Inspektorat Kota Makassar. Dari situ kemudian diverifikasi, ditemukanlah angka yang belum terselesaikan itu, ” jelas Sundari.
Andi Sundari menyebut, yang menjadi temuan Inspektorat sebenarnya Rp 342.468.600. Tapi kemudian sudah ada beberapa yang diselesaikan setelah diberi waktu oleh BPK RI.
“Tapi angka yang belum diselesaikan hanya Rp140 juta lebih itu, dan menjadi tanggungjawabnya,” terang Andi Sundari usai menyaksikan penyerahan uang tersebut ke teller Bank Sulselbar di kantor Kejari Makassar, Jalan Hertasning.
Lanjut Andi Sundari menjelaskan, temuan itu tidak ditindaklanjuti oleh Pidsus, karena ada kerja sama dengan tim penyelesaiaan kerugian daerah (TPKD). Kalau temuan BPK itu, tidak boleh sertamerta diserahkan untuk dilakukan penyelidikan.
“Ada formulasi yang dibangun kejaksaan dan ada kerja sama yang sama-sama saling kita hormati. Kemudian kalau hanya angka Rp140 juta lebih itu, lebih banyak anggaran yang digunakan dari pada kerugian negara, ” tutup Andi Sundari. (mat)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini