Connect with us

Metro

Danny akan Usut Kantor Lurah Pandang

Diduga Dikuasai Pihak Ketiga

-

MAKASSAR, BKM– Kantor Kelurahan Pandang yang berlokasi di Jalan Abdullah Dg Sirua diduga dikuasai pihak ketiga. Selama ini, pihak Kelurahan Pandang menyewa tempat tersebut untuk berkantor.

Hal itu terungkap setelah diketahui ada pengusulan anggaran di APBD Perubahan Tahun 2020 dari pihak Kecamatan Panakukang, sebesar Rp100 juta, untuk biaya sewa kantor Lurah Pandang.
Sewa lahan itu menimbulkan tanda tanya bagi Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto.
Orang nomor satu Makassar itu mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, lokasi tempat kantor Lurah Pandang berdiri merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos) pemerintah.
Dia memandang mustahil gedung dibangun di atas lahan yang belum dikuasai pemkot.
Danny pun memastikan kantor Lurah Pandang yang berlokasi di Jalan Abdullah Daeng Sirua merupakan aset milik pemerintah.”Tidak mungkin kita bangun (kantor) di tanahnya orang, tidak mungkin. Pasti yang sudah dikuasai pemerintah kota. Nanti saya liat kondisinya bagaimana, intinya tidak mungkin pemkot bangun kantor di atas lahan yang bukan miliknya,” ujar Danny.
Tapi ternyata sudah ada sertifikat baru di atasnya, itu jadi persoalan besar kalau begitu.
“Menurut laporan kalau kantor Lurah Pandang itu berdiri di atas Fasusnya CV Dewi yang sudah diserahkan. Kenapa lagi ada yang pergi sertifikatkan?, Itu kriminal sekali,” tegasnya.
Wali kota dua periode inipun berencana akan segera melakukan peninjauan terhadap hal ini.”Saya baru dapat laporan lisan, saya nanti lihat langsung,” katanya.
Ia pun curiga, jika ada kerjasama antara lurah dan camat jika memang ada pengalihan hak milik kantor lurah tersebut.”Kenapa bisa di sertifikatkan?. Berarti camat dan lurah terlibat kalau ada pindah tangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Helmy Budiman, memastikan bahwa Kantor Lurah Pandang tidak boleh dipindahtangankan. Alasannya, karena masuk dalam catatan aset Pemkot Makassar.
“Itu masuk dalam aset Pemkot Makassar, karena tercatat di KIB Aset Pemerintah Kota,” kata Helmy, kemarin.
Namun anehnya, lanjut Helmy, pada APBD Perubahan Tahun 2020 lalu, ada pengusulan pembayaran sewa kantor lurah tersebut. Bahkan masuk dalam DPA Kecamatan Panakukkang
Hanya saja, pada saat itu pencairan anggaran tersebut batal, karena ada persoalan dokumen yang sempat terlambat diterima oleh pihak BPKAD Makassar.
“Pada saat akhir sebelum final keputusan pembahasan masuk anggarannya, memang di awal tidak ada, tapi pas ketok palu ada masuk. Tetapi batal cair,” ungkapnya.
Olehnya ia menduga, SKPD-nya yakni Pemerintah Kecamatan yang telah mengusulkan hal tersebut, pasalnya tidak ada anggaran yang bisa terproses tanpa adanya usulan pihak terkait.(rhm)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini