Connect with us

Metro

Dewan Minta Terlusuri

-

DUGAAN adanya komersialisasi atau penyerobotan lahan kantor Lurah Pandang, Kecamatan Panakukang, juga menuai sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Olehnya itu, anggota dewan meminta pemerintah kota agar menelusuri lebih dalam soal dugaan kantor tersebut diperjualbelikan oleh sejumlah oknum tertentu.
Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Hamzah Hamid.
Hamzah meyakini bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak mau terjebak dalam persoalan hukum.
“Pengadaan tanah tidak semudah itu, karena ada tim sembilan yang bekerja jika jual beli tanah. Bahkan ada wali kota didalamnya. Memang tahun anggaran perubahan 2020 bukan zamannya pak Danny, tiap pembebasan lahan itu ada tim sembilan termasuk dalamnya wali kota dan sekda. Persoalan pembebasan lahan itu sangat hati hati,” kata Hamzah, kemarin.
Perihal adanya anggaran untuk biaya sewa kantor lurah pandang yang ada di dalam DPA anggaran tahun 2020, Ketua DPD PAN Kota Makassar itu mengaku tak tahu persis tentang hal itu.Yang pasti sepengetahuannya selama ini, kantor Kelurahan Pandang tak memiliki kantor dan hanya ngontrak.
“Kan tidak elok ada kantor lurah tapi selalu kontrak pinjam rumahnya orang. Ini perlu ditelusuri, sekecil apapun uang negara harus ditelusuri, saya sepakat ji supaya jangan ada fitnah apalagi saya dengar ini masuk aset ya,” pungkasnya.(nug)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini