MAKASSAR, BKM — Penyaluran anggaran dana desa di Sulsel berjalan lambat. Di triwulan pertama dari Januari – Maret masih ada 1,069 Desa belum menerima Anggaran dari APBN tahun 2021.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Sulsel Syaiful mengatakan salah satunya penyebab lambatnya penyaluran dana desa, Sumberdaya Manusia (SDM) atau tenaga keuangan Pemerintah Desa kurang mendukung.
“Ada banyak poin ada 20-an persoalan ini kita klasterisasi di 3 kategori besar, SDM ini bisa menyangkut pengelolaan dan kepala desa. SDM pengelola harusnya punya tata keuangan yang memadai karena butuh proses pengumpulan data dari kas negara ke kas desa,” ucapnya. Selasa (20/4).
Lebih lanjut, Syaiful mengatakan progres dana desa belum optimal karena kendala dari pihak Pemerintah Desa. Antara lain, keterlambatan penetapan APBDes dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola dana desa.
“Dana desa tahap satu sudah tersalurkan 1,186 desa penyaluran Rp327,23 miliar. Belum tersalur 1,069 desa. Sampai dengan 1 April sebesar Rp463,42 M atau 19,53 persen dari Pagu Rp2,37 triliun,” ucapnya.
Menurutnya, progres penyaluran dana desa pada tahap 2 harusnya telah tersalurkan di bulan Maret 2021. Namun proses pengajuan anggaran masih terkendala hingga saat ini.
“Teknologi informasi sebenarnya kita support. Karena isunya ada beberapa desa sinyal nda ada. Makanya kita siapkan meja khusus. Titik lemah SDM ini, sisi aturan semua Dokumen. Sehingga kemampuan dan daya serap rendah. Kita masih imbau ada batas waktu,” pungkasnya.
Terpisah Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Muhlis menampik data yang dirilis Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulsel.
Ia mengatakan penyaluran saat ini di Sulsel tinggal tiga kabupaten. Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja, dan Luwu Timur. Juga penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) Sulsel sudah di atas 20 persen. (jun)
Penyaluran Dana Desa Lambat
