Connect with us

Headline

Rp300 Miliar Temuan BPK di Pemkot

Pesimis Raih WTP, Danny: Hancur!

-

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pesimistis. Ia ragu pemerintah kota bisa kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun anggaran 2020.
Danny mengatakan, jika melihat banyaknya persoalan keuangan yang terjadi di tahun 2020 lalu, predikat WTP yang sudah diraih beberapa kali berturut-turut, sangat sulit untuk dipertahankan.
“Bisa dilihat, betapa hancurnya pemerintahan. Sampah tidak diangkut. Aanjal merajalela, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak maksimal. Orang miskin bertambah, tapi di daftar berkurang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hancur. WTP juga sangat pesimis kita bisa raih, karena banyak sekali temuan,” kata Danny saat ditemui di kediamannya, Jalan Amirullah, Selasa (20/4).
Dia menyebutkan, berdasarkan laporan yang perolehnya, penggunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berkisar Rp300 miliar. Sementara tolerasi kesalahan (toleransi of error) yang diberikan BPK sebesar Rp20 M. Itupun harus diselesaikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Toleransi of error itu kan ada limitnya, sebesar Rp20 miliar. Sementara Pemkot Makassar kemungkinan di atas Rp300 miliar temuannya. Perlu saya sampaikan, bukan saat masa jabatanku itu. Jelas sekali. Coba kita lihat nanti,” tandas Danny.
Dia mengatakan, jika Pemkot Makassar tidak meraih predikat WTP untuk LHP 2020, itu merupakan sebuah kemunduran. “Kalau ini terjadi, bayangkan WTP yang kita pertahankan berturut-turut itu, kembali mundur lagi. Hancur!” sesalnya.
Danny melanjutkan, salah satu faktor penyebab terjadinya kemunduran dalam tata kelola pemerintahan di tubuh Pemkot Makassar, karena orang-orang terbaik yang sebelumnya diberi amanah untuk melaksanakan tugas, diganti saat masa jabatannya di periode pertama berakhir.
“Bayangkan kalau yang dulunya, orang terbaik, juara satu Indonesia yang sebelumnya ikut ambil bagian dalam pemerintahan didemosi. Diturunkan jabatannya. Sekarang, Makassar anjlok, ” cetus Danny.
Dia pun mengatakan, seharusnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ikut bertanggung jawab atas terjadinya kemunduran dan persoalan di Pemkot Makassar. Alasannya, karena komisi tersebut memberi restu mutasi besar-besaran di tubuh pemkot saat dirinya tidak lagi menjabat. Orang-orang yang dinilai memiliki kapasitas untuk bekerja langsung diganti.
“Siapa tanggung jawab itu? Berarti KASN tanggung jawab, karena orang terbaik dulu, yang dapat juara sat di Indonesia, itu didemosi. Diturunkan jabatannya. Padahal mereka orang yang membawa Pemkot Makassar nomor satu di Indonesia, dua kali berturut-turut dan satu kali nomor dua. Sekarang, Makassar anjlok. Harus KASN juga tanggung jawab,” ungkap Danny.
Dikonfirmasi terpisah, Inspektur Kota Makassar, Zaenal Ibrahim, menjelaskan terjadinya toleransi of error terhadap keuangan Pemkot Makassar tahun 2020, salah satunya disebabkan oleh tidak adanya anggaran perubahan.
Seperti diketahui, tahun lalu, DPRD Kota Makassar menolak menyetujui APBD Perubahan yang disodorkan pemkot. Alasannya, karena anggaran perubahan direncanakan fokus pada pembangunan infrastruktur. Sementara dewan berharap APBD-P 2020 fokus pada penanganan covid-19, karena Makassar merupakan wilayah dengan jumlah kasus positif yang cukup tinggi. Karena APBD-P ditolak, terpaksa Pemkot Makassar menjalankan penganggaran dengan mekanisme parsial.
Saat ini, kata Ibrahim, BPK masih terus melakukan pendampingan pemeriksaan terhadap LHP Pemkot Makassar. Karenanya, temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti belum bisa dirinci secara jelas.
“Saat ini masih dalam tahap pemeriksaan. Biasanya kalau sudah selesai, BPK akan merinci temuannya untuk ditindaklanjuti, ” tandas Ibrahim. (rhm)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini