MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengaku prihatin atas kejadian empat pejabat pemkot yang terciduk diduga mengonsumsi sabu. Peristiwa tersebut dinilai sebagai aib, sangat memalukan, dan telah mencoreng institusi.
Berkaca pada kejadian tersebut, Danny mensinyalir tidak menutup kemungkinan masih ada pegawainya yang terjerat narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Karenanya, dalam waktu dekat, dia akan melakukan tes urine terhadap seluruh pegawai di lingkup pemkot.
Orang nomor satu Makassar itu mengaku dirinya sudah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk pelaksanaan tes urine secara massal.
“Jadwal tesnya tidak usah diumumkan. Saya sudah bicara sama BNN pada saat kepala BNN berkunjung ke kami. Kita sudah rencanakan. Tapi tidak usah dibilang, karena itu hal yang tidak perlu orang tahu. Karena itu operasi rahasia namanya,” terang Danny.
Danny sangat menyayangkan kenapa justru sosok-sosok senior birokrat yang terciduk menggunakan narkoba. “Sehingga saya anggap ini sebuah aib yang besar bagi Kota Makassar,” tandasnya.
Namun di sisi lain, lanjutnya, pihaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada aparat kepolisian yang membantunya untuk membersihkan Pemkot Makassar dari orang-orang yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba. Diapun mempersilakan aparat penegak hukum (APH) untuk memproses kasus ini hingga tuntas. Pihaknya membuka diri dan memberi akses seluas-luasnya bagi APH dalam meneliti dan mengembangkan kasus tersebut.
“Pemkot Makassar akan membuka pintu seluas-luasnya. Jika ada yang terlibat, atau dari hasil pengembangan, kami senantiasa membuka diri untuk APH meneliti lebih lanjut,” tuturnya.
Secara tegas dikemukakan, siapapun yang terlibat harus diproses secara hukum. Pihaknya juga akan menegakkan aturan dalam lingkup birokrasi berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku. “Kami akan dukung penuh usaha aparat hukum terutama dari satuan narkoba, kapolda, kapolrestabes, BNN untuk menegakkan hukum melawan narkoba mulai dari semua lini,” tegas Danny.
Jika empat pejabat yang tersandung narkoba itu berstatus tersangka, sanksi berat menanti. Yakni pemecatan dan pemberhentian dari jabatannya.
Dia menambahkan, salah satu alasan kenapa ingin melakukan resetting goverment adalah karena ingin memberantas kebobrokan dan kerusakan berat yang terjadi selama dua tahun terakhir. “Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa saya harus melakukan resetting pemerintahan yang lebih total dan cepat. Bahwa memang terjadi kerusakan berat selama dua tahun ini di Pemkot Makassar,” tandas Danny.
Wajib Ada Tes Narkoba
Kasus penangkapan empat pejabat Pemkot Makassar membuat para anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan (dapil) Kota makassar angkat suara tentang pentingnya pemeriksaan atau tes urine bagi seluruh aparat sipil negara (ASN). Legislator Partai Nasdem Sulsel Andi Rachmatika Dewi sangat berharap agar seluruh ASN menjalani tes tersebut.
“Kita berharap ke depan, di bawah kepemimpinan Pak Danny dan Ibu Fatma, seluruh ASN kota Makassar terbebas dari narkoba,” jelas Cicu, sapaan akrab Andi Rachmatika Dewi.
Menurutnya, ASN harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa sebagai pelayan masyarakat mereka adalah orang-orang yang taat dan terbebas dari zat adiktif tersebut dalam memberikan pelayanan. “Belajar dari kasus yang sudah ada, saya sebagai salah satu anggota dewan dari Kota Makassar mendorong dan memberikan support agar dilakukan tes bagi seluruh ASN di Makassar,” kata perempuan yang juga ketua Komisi B DPRD Sulsel ini.
Legislator Partai Gerindra Sulsel Edwar Wijaya Horas juga mengaku sangat prihatin dengan adanya ASN, apalagi pejabat yang terlibat narkoba. “Dengan adanya kasus itu, maka seluruh ASN perlu dites urine. Para pejabat harusnya menjadi contoh yang baik pada jajaran, apalagi bawahannya,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu (15/4).
Edwar yang juga anggota DPRD Sulsel dua periode, khawatir jika apa yang dilakukan para birokrat senior itu tidak diantisipasi secara serius, maka dapat merusak generasi muda. “Kalau senior saja sudah rusak, bagaimana yang junior. Generasi muda akan ikut menjadi rusak,” ucap Edwar yang juga ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel Rudi Pieter Goni (RPG) juga mendukung pemeriksaan urine bagi seluruh ASN. “Tentu kita sangat prihatin dengan kejadian itu. Ini harus menjadi warning buat kita semua,” tandas RPG.
RPG yang juga ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ini menyarankan, sebaiknya Pemkot Makassar berkoordinasi dengan BNN untuk melakukan tes urine bagi seluruh pegawai. “Kita sangat berharap untuk seleksi pejabat nantinya wajib ada tes narkoba, juga pakta integritas,” pinta RPG yang juga pernah tercatat sebagai anggota DPRD Makassar.
Anggota DPRD Sulsel lainnya, Andre Prasetyo Tanta juga mendukung pemeriksaan urine untuk menghindarkan ASN dari ancaman narkoba. “Ya, tentu saja kita sangat prihatin mendengarkan berita tersebut. Untuk itu kami sangat mendukung jika wali kota melaksanakan resetting apaear pemerintahan,” jelas Andre. (rhm-rif)
