BKKBN Sulsel Gandeng Kampus dan Kemenag

MAKASSAR, BKM — Guna menyukseskan pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Sulawesi Selatan, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel terus menjalin kerja sama lintas sektor. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama mitra strategis, bertempat di Ruang Pola Kantor BKKBN Sulsel, Senin (26/4).
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Pusat, Prof drh Muhammad Rizal Martua Damanik. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Bangga Kencana Triwulan I 2021, dengan menghadirkan kepala OPD-KB dari 24 labupaten/kota se-Sulsel.
Mitra kerja yang terlibat dalam MoU ini, di antaranya Universitas Indonesia Timur (UIT), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar (FIS-UNM), serta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia (FKM-UMI). Kerja sama terkait sinergitas program Bangga Kencana dengan perguruan tinggi dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Selanjutnya, MoU bersama Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Selatan terkait penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta MoU bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Pojok Kependudukan di tingkat SMA/SMK se-Sulsel.
Deputi BKKBN, Rizal dalam arahannya mengatakan, pelaksanaan program Bangga Kencana tidak dapat dilakukan oleh BKKBN semata. Dibutuhkan dukungan bersama mitra kerja dalam mencapai tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
“Karena itu, BKKBN membutuhkan dukungan, komitmen, kepedulian tinggi, partisipasi, dan kerja sama dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah di Indonesia, untuk menyukseskan program Bangga Kencana,” ungkap Rizal.
Disebutkan pula saat ini Indonesia sedang berusaha mengatasi permasalahan gizi, khususnya stunting. Karena berdasarkan hasil survei status gizi balita pada 2019, prevalensi stunting Indonesia tercatat sebesar 27,67 persen. Angka ini masih di atas standar yang ditetapkan oleh WHO, bahwa prevalensi stunting di suatu negara tak boleh melebihi 20 persen.
Penandatanganan MoU ini, menurut Rizal, merupakan salah satu langkah awal untuk membangun kemitraan yang efektif dalam pengimplementasian program Bangga Kencana di lini lapangan. Ia berharap agar ini ditindaklanjuti dengan aksi nyata, yang dapat memberikan nilai dukung terhadap pencapaian target-target prioritas nasional dalam program Bangga Kencana.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Andi Ritamariani, mengatakan penandatangan MoU ini sebagai upaya meningkatkan peran serta mitra kerja dalam pelaksanaan program Bangga Kencana. “Dengan MoU ini, diharapkan sinergitas kita dalam pelaksanaan program Bangga Kencana semakin kuat, utamanya dalam mewujudkan sumber daya manuasia yang berkualitas, sehat dan sejahtera mewujudkan Indonesia Maju,” ungkap Andi Rita.
Tindak lanjut pelaksanaan MoU bersama perguruan tinggi ke depan, menurutnya, akan dilaksanakan dengan mengintegarsikan kegiatan Bangga Kencana dengan program pendidikan di kampus. Mencakup KKN Tematik yang menyasar Kampung KB sebagai lokasi pelaksanaan program kerja mahasiswa, serta intervensi daerah dengan angka stunting tinggi.
Sedangkan intervensi bersama Kementerian Agama meliputi pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dan remaja usia sekolah, madrasah serta pondok pesantren, dalam rangka penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui edukasi penyiapan kehidupan berkeluarga sebelum memasuki jenjang rumah tangga.
Andi Rita menambahkan, kerja sama Dinas Pendidikan akan memberikan bekal kepada remaja terkait Program BKKBN melalui program PIK Remaja dan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Hal itu nantinya dapat diintegrasikan ke dalam materi kependudukan kurikulum sekolah-sekolah, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). (rls)