MAKASSAR, BKM–Sejumlah politisi yang duduk di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan memperlihatkan kekesalannya usai meninjau proyek irigasi atau bendungan Lalengrie yang ada di Kabupaten Bone, Rabu (28/4).
Rombongan para wakil rakyat yang tergabung dalam tim LKPJ gubernur tahun 2020 juga dibuat terheran heran. Hal itu, lantaran pembangunan bendungan Lalengrie di kabupaten Bone tidak beres, padahal memanfaatkan anggaran sebesar Rp 61 miliar yang bersumber dari APBD sebanyak 21 M serta dana PEN sebesar 40 M.
Para wakil rakyat kesal karena ternyata bendungan itu berada di tengah hutan, jauh dari persawahan. Bukan cuma itu, lokasi bendungan pun, diatas pegunungan. Sehingga dibutuhkan lagi pompa untuk mendorong air ke pegunungan.
“Ini luar biasa. Untuk pertama kalinya pemprov membangun bendungan diatas pegunungan. Selain tak ada air, di tengah hutan pula. Jumlah potensial sawah yang bias diairi tidak lebih dari 100 ha. Tak hanya itu, butuh pompa besar untuk mendorong air ke atas, jelas biaya operasionalnya sangat besar,”ujar legislator Partai Nasdem Ady Ansar, Rabu kemarin.
Ady yang juga anggota tim LKPJ DPRD Sulsel, turun langsung bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.
Menurutnya, besarnya anggaran yang disiapkan untuk pembangunan dari dana pinjaman, juga diragukan bisa tuntas. “Dari hasil evaluasi kita di komisi, mereka pun ragu selesai,”terang Ady Ansar.
Ketua Komisi D, Rahman Pina, juga menyampaikan kegusarannya atas kegiatan infrastruktur yang carut marut itu. “Ini bisa jadi bom waktu. Hampir semua kegiatan dari pinjaman dana PEN bermasalah. Selain pekerjaan yang terancam mangkrak, juga manfaat dari kegiatan yang menghabiskan dana trilyunan itu,”katanya.
Ia kemudian mencontohkan banyak kegiatan di Bone yang sempat dikunjungi. Mulai dari bendungan Lalengrie, bendungan Waru waru, bantuan pembangunan RS Regional Bone hingga Islamic Center yang ternyata dibangun di ibukota kecamatan. “Kami sudah tugaskan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus. Bahkan kalau tidak juga memuaskan, kita akan minta APH turun tangan,”jelas Rahman Pina yang tak lain adalah legislator Partai Golkar Sulsel ini. (rif)
