Connect with us

Sulselbar

Pemkab Sosialisasi Perbup BPJS

-

SOSIALISASI -- Pemkab Soppeng menggelar sosialisasi Rancangan Perbup Soppeng tentang pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Baruga Rujab Bupati Soppeng, Rabu (28/4).

SOPPENG, BKM — Pemkab Soppeng menggelar sosialisasi Rancangan Perbup Soppeng tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai implementasi Instruksi Presiden No 2 tahun 2021 digelar di Baruga Rujab Bupati Soppeng, Rabu (28/4).
Kadis Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng, A Dhamrah dalam laporannya mengatakan, kegiatan sosialisasi di sore hari merupakan bentuk sinergitas antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Soppeng.
A Dhamrah mengatakan dalam rangka meningkatkan jumlah pekerja mendapatkan kepastian perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka kami menginisiasi penerbitan Perbup Soppeng tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Tujuan diselenggarakan kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman kepada pemberi kerja dan pekerja terkait manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Meningkatkan jumlah pekerja mendapatkan kepastian perlindungan program jaminan sosial metenagakerjaan.
Sebagai rangkaian penerbitan peraturan Bupati tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui Bpjs ketenagakerjaan dan SK Bupati terkait pembentukan Tim Percepatan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Sinergi bersama mewujudkan Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera.
Sementara Bupati Soppeng, HA Kaswadi Razak saat membuka sosialisasi mengatakan pihaknya mengajak semuanya untuk mendengarkan sosialisasi ini agar dikemudian hari tidak ada lagi istilah keberatan dan komplen. Dengan demikian Perbup ini dibuat untuk mempertegas peraturan dengan melakukan kerjasama kepada instansi terkait untuk menerbitkan penjelasan secara detail tentang BPJS ini karena masih banyak yang belum mengetahui secara jelas apalagi dikondisi saat ini.
Sehingga ini merupakan salah satu langkah yang diambil agar peraturan ini dipertegas dengan peraturan bupati. Karena semua peraturan dari pusat harus diperkuat dengan peraturan bupati untuk menghindari masalah yang tidak terselesaikan.
“Saya berharap agar sosialisasi ini bisa disimak secara baik karena kita adalah para undangan khusus yang diharapkan dapat mensosialisasikan juga kepada orang lain terkait aturan ini yang erat sekali kaitannya dengan instruksi presiden No. 2 Tahun 2021 ujar Kaswadi. (ono/C)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini