MAKASSAR, BKM– Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto mendorong realisasi pembangunan jalan tol yang menjadi akses ke Makassar New Port.
Ia berharap adanya komunikasi yang baik dengan pihak Pelindo untuk dapat berjalan bersama agar jalan tol layang bisa segera diwujudkan sehingga akses transportasi dapat lebih mudah.
“Mimpi saya di sini juga ada akses jalan tol layangnya. Mari bantu saya wujudkan ini agar kita semua bisa merasakan manfaatnya,” harap Danny.
Menurutnya, pengembangan New Port diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Kota Makassar.
Selain itu, posisi Kota Makassar sebagai hub atau sentra kawasan Timur Indonesia, otomatis aktifitas ekonomi akan lebih kencang.
“Posisi Makassar ini kan boleh di katakan menjadi pusat di KTI, jadi saya berharap pihak Pelindo, jika sekiranya ada rencana pembuatan pelabuhan baru atau plan ke depan baiknya segera berkomunikasi dengan baik untuk menghindari adanya kesalahpahaman di antara kita,” tegas Danny saat mengunjungk PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Persero di Kantor Cabang Makassar New Port, Jalan Sultan Abdullah Raya, Kaluku Bodoa, Sabtu (1/5).
Pada kesempatan itu, PT Pelindo menyerahkan bantuan bina lingkungan berupa empat unit motor sampah untuk empat kelurahan di Kecamatan Tallo serta penyerahan simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan sekitar.
Saat ini, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) saat ini tengah menyiapkan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) terkait pembebasan lahan untuk persiapan pembangunan jalan tol menuju Makassar New Port.
Direktur Teknik PT Pelindo IV, Prakosa Hadi Takariyanto mengatakan, ada sekitar 1 km lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan tol menuju Makassar New Port (MNP).
“Kami tengah menyiapkan penyusunan DPPT terkait pembebasan lahan itu. Jalan tol dengan panjang sekitar 2 km ini merupakan perpanjangan tol eksisting menuju MNP,” kata Prakosa Hadi.
Dia menuturkan, jalan tol menuju MNP ini merupakan kegiatan strategis pembangunan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedangkan untuk pembebasan lahan dilaksanakan oleh Pelindo IV.
Terkait rencana pemerintah pusat yang menginginkan pengerjaan konstruksi jalan tol menuju MNP segera dilakukan, Prakosa mengatakan bahwa pihaknya berupaya menyelesaikan seluruh pembebasan lahan sekira 1 km elevated yang tersisa.
Dia menyebutkan bahwa target pembebasan lahan diharapkan paling lambat triwulan III sampai triwulan IV-2021 bisa diselesaikan secara menyeluruh. “Sebab saat ini, lebih dari separuh area jalan tol telah siap untuk dilakukan pembangunan konstruksi yang titiknya berada di MNP,” ujarnya.(rhm)
=======================================================
KATA LEGISLATOR:
int
Hasanuddin Leo
int
Andi Hadi Ibrahim Baso
Dewan Harap Penerima BPUM Orang yang Layak
MAKASSAR, BKM–Dinas Koperasi dan UKM Kota tengah gencar melakukan pendataan bagi calon penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) untuk tahun 2021.
Sejauh ini sudah ada 285 UMKM yang telah terdaftar, dan diproyeksikan jumlah ini akan terus bertambah hingga September 2021 nanti.
BPUM sendiri merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Nantinya, santunan ini akan diberikan kepada 12,8 juta UMKM, setiap pelaku usaha mendapat Rp1,2 juta. Termasuk UMKM yang ada di Kota Makassar.
Anggota Komisi B Bidang EEkonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Hasanuddin Leo meminta agar calon penerima BPUM merupakan orang orang yang layak.”Artinya, harus tepat sasaran, jangan lagi ada pihak yang tidak berhak tapi ikut mendapat bantuan,” katanya, kemarin.
Selain itu, legislator PAN itu menekankan agar pengawasan harus dilakukan pasca suket dikeluarkan, manajemen proses di Dinas Koperasi dan UKM, sampai kepada pelaksanaan di masyarakat selaku penerima.
Leo menambahkan, untuk menerima bantuan dari pemerintah, ada syarat yang mesti dipenuhi.
“Seperti, melampirkan surat keterangan usaha yang ditandatangani lurah setempat sesuai alamat tempat usaha,” paparnya.
“Jadi sebelum melakukan pengawasan, justru sampaikan dulu ke khalayak bahwa ada program bantuan untuk UMKM,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso berpandangan bantuan sebesar Rp1,2 juta dianggapnya terlalu minim.
“Namun di tengah pandemi covid-19 bantuan dari pemerintah pusat itu diharap bisa mendorong pemulihan ekonomi bagi pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah,” kata Hadi.
Sehingga, legislator PKS itu mengingatkan di dalam pendataan bagi penerima bantuan harus transparan dan dikawal.
“Jangan sampai hanya bersifat sporadis, pelaku UMKM diberi bantuan tanpa disertai data yang valid. Padahal, masih banyak UMKM yang membutuhkan. Artinya, penerima bantuan dan masyarakat yang memasukkan data mesti sinkron,” ucapnya.
Kepala Bidang Keumatan DPW PKS Sulsel itu berharap pemerintah tidak sekadar mengumbar janji kepada pelaku usaha.
Terlebih, masih banyak UMKM yang mengeluh lantaran tidak mendapatkan bantuan tahun lalu.
“Sehingga pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan UMKM yang sudah setahun lalu memasukkan dokumen administrasi namun tak kunjung mendapat bantuan hingga saat ini,” tutupnya.(nug)
