Connect with us

Metro

Dewan Harap Penerima BPUM Orang yang Layak

-

MAKASSAR, BKM–Dinas Koperasi dan UKM Kota tengah gencar melakukan pendataan bagi calon penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) untuk tahun 2021.
Sejauh ini sudah ada 285 UMKM yang telah terdaftar, dan diproyeksikan jumlah ini akan terus bertambah hingga September 2021 nanti.
BPUM sendiri merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Nantinya, santunan ini akan diberikan kepada 12,8 juta UMKM, setiap pelaku usaha mendapat Rp1,2 juta. Termasuk UMKM yang ada di Kota Makassar.
Anggota Komisi B Bidang EEkonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Hasanuddin Leo meminta agar calon penerima BPUM merupakan orang orang yang layak.”Artinya, harus tepat sasaran, jangan lagi ada pihak yang tidak berhak tapi ikut mendapat bantuan,” katanya, kemarin.
Selain itu, legislator PAN itu menekankan agar pengawasan harus dilakukan pasca suket dikeluarkan, manajemen proses di Dinas Koperasi dan UKM, sampai kepada pelaksanaan di masyarakat selaku penerima.
Leo menambahkan, untuk menerima bantuan dari pemerintah, ada syarat yang mesti dipenuhi.
“Seperti, melampirkan surat keterangan usaha yang ditandatangani lurah setempat sesuai alamat tempat usaha,” paparnya.
“Jadi sebelum melakukan pengawasan, justru sampaikan dulu ke khalayak bahwa ada program bantuan untuk UMKM,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso berpandangan bantuan sebesar Rp1,2 juta dianggapnya terlalu minim.
“Namun di tengah pandemi covid-19 bantuan dari pemerintah pusat itu diharap bisa mendorong pemulihan ekonomi bagi pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah,” kata Hadi.
Sehingga, legislator PKS itu mengingatkan di dalam pendataan bagi penerima bantuan harus transparan dan dikawal.
“Jangan sampai hanya bersifat sporadis, pelaku UMKM diberi bantuan tanpa disertai data yang valid. Padahal, masih banyak UMKM yang membutuhkan. Artinya, penerima bantuan dan masyarakat yang memasukkan data mesti sinkron,” ucapnya.
Kepala Bidang Keumatan DPW PKS Sulsel itu berharap pemerintah tidak sekadar mengumbar janji kepada pelaku usaha.
Terlebih, masih banyak UMKM yang mengeluh lantaran tidak mendapatkan bantuan tahun lalu.
“Sehingga pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan UMKM yang sudah setahun lalu memasukkan dokumen administrasi namun tak kunjung mendapat bantuan hingga saat ini,” tutupnya.(nug)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini