Connect with us

Headline

Rumahkan Karyawan Tanpa PHK, Perusahaan Wajib Bayar THR

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan di Podcast BKM

-

HARI Raya Idulfitri 1442 Hijriah tinggal menghitung hari. Seluruh karyawan yang beragama Islam akan merayakan hari kemenangan tersebut. Di momen seperti ini, salah satu yang ramai dibahas adalah tunjangan hari raya (THR). Apalagi di tengah suasana yang masih pandemi covid-19.

KEPALA Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Andi Irwan Bangsawan hadir dalam sesi podcast untuk kanal Youtube Harian Berita Kota Makassar, Senin (3/5). Ia memberi penjelasan tentang THR serta kondiri ril perusahaan yang ada di Makassar saat ini.
Dikatakan Irwan Bangsawan, perusahaan diwajibkan untuk segera membayarkan THR karyawannya paling lambat tujuh hari sebelum lebaran atau H-7. Sejak awal Ramadan, Disnaker mulai melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perusahaan yang ada. Dari 6.000 perusahaan yang tercatat, ada 3.500 yang masih beroperasi.
Irwan mengingatkan agar perusahaan memberikan THR keagamaan kepada seluruh karyawan dan pekerja sebesar satu bulan gaji atau upah. Hal ini mengacu pada surat Menteri Tenaga Kerja (Menaker).
Bagaimana jika ada perusahaan yang belum mampu membayar THR karyawannya? Irwan menegaskan, kalaupun ada perusahaan yang mengaku terdampak pandemi covid-19, mereka harus menyampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan untuk dimusyawarahkan. Di situ nantinya akan terungkap apa yang menjadi penyebab sehingga tak mampu membayar.
“Kita beri kelonggaran ke perusahaan hingga H-1 jelang lebaran untuk dibayarkan. Apalagi, kondisi covid-19 mulai melandai, tentunya ekonomi kembali bergairah dan usaha-usaha berjalan kembali. Sehingga tidak ada alasan perusahaan untuk tidak membayarkan THR ke karyawannya. Dan hingga saat ini belum ada laporan perusahaan yang tidak bisa membayarkan THR,” ungkap Irwan.
Mantan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar ini mengakui, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan perusahaan, termasuk yang sudah tidak lagi beroperasi tetapi tidak memberhentikan karyawannya. “Ada perusahaan yang sempat menelepon soal bagaimana karyawan yang sudah dirumahkan. Saya tegaskan ke perusahaan tersebut untuk segera membayarkan THR karyawannya, selama mereka tidak diberhentikan oleh perusahaan,” tandas Irwan.
Ditanya tentang kondisi perusahaan pada awal pandemi covid-19 tahun 2020 lalu, Irwan mengaku, sebelum memasuki bulan Ramadan tahun lalu sudah banyak perusahaan yang melaporkan tidak mampu membayarkan THR ke karyawannya karena dampak pandemi covid. Apalagi semua sektor terkena imbasnya. Olehnya, itu pihaknya memberikan kelonggaran untuk mencicil THR Idulfitri ke karyawan hingga Desember lalu.
“Untuk saat ini kita membuka posko pengaduan bagi karyawan yang tidak mendapatkan THR dari perusahaan. Termasuk nomor kontak dari Dinas Ketenagakerjaan yang disiapkan untuk dihubungi. Di hari buruh, saya bersama tripartit dari buruh dan Apindo berkeliling ke perusahaan untuk memastikan pembayaran THR, termasuk menerapan protokol kesehatan sesuai program Makassar Recover di lingkungan tempat kerja. Kita awasi terus dan kembali akan turun di H-7 jelang lebaran,” terangnya.
Adapun sanksi yang mengatur perusahaan tidak membayar THR berupa sanksi lisan, tertulis, sampai usaha tidak dikembangkan hingga dibekukan melalui pencabutan izin usaha tersebut. “Alhamdulillah semua perusahaan siap membayarkan THR serta mengedepankan prokes dengan tertib. Hanya di pertokoan dan mall agak susah. Sehingga Pak Wali sempat mengancam akan menutup Mall Panakukang. Pak Wali Kota sudah berikan keluasan, kita mengerti tapi tolong perhatikan prokes. Harus kerja bersama. Penyebaran covid bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi kita bersama,” tambahnya.
Soal program OPD yang dipimpinnya, Irwan menegaskan tetap mengacu pada program wali kota, yakni menciptakan 100.000 lapangan kerja. Termasuk kualifisikasi calon tenaga kerja, sertifikasi calon tenaga kerja.
“Kota Makassar merupakan pilot project atau proyek percontohan bersama Bandung Barat. Kita akan latih 500 orang untuk disertifikasi dan dikasih magang. Kita bekerja sama dengan Apindo agar mereka bisa merekrut mereka,” tandasnya.

Ingatkan Perusahaan

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar Mario David, mengingatkan pada seluruh perusahaan agar membayarkan THR pada karyawan jelang Idulfitri 1442 Hijriah. Menurutnya, pemberian THR harus rampung pada H-7.
“H-7 itu harus tuntas. Jangan baru mau mulai. Jadi kita berharap Minggu ini mulai tersalurkan. Itu berarti tanggal 6 Mei, dan dilarang pulang kampung,” kata Mario, kemarin.
Walau begitu, ketua Bappilu DPD NasDem Makassar ini mengingatkan para karyawan perusahaan untuk memahami kondisi perusahaan di tengah pandemi covid-19. Hal itu karena masih adanya sejumlah perusahaan yang mengalami kondisi keuangan belum stabil.
“Persoalan besarannya, pemerintah fleksibel. Bisa dihitung ulang baik-baik. Yang penting besarannya itu disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan,” tandasnya.
Dia pun mengingatkan kepada perusahaan yang kondisi keuangannya sehat, namun justru memanfaatkan surat edaran dari pemerintah membayar THR secara penuh. Jika hal tersebut ditemukan, kata dia, maka tak segan-segan akan dicabut izinnya.
“Pekerja ini adalah aset perusahaan yang harus dijaga dan dipelihara. Untuk itu cari solusi terbaik. Jangan perusahaan sembunyi-sembunyi. Ada yang bagus bisnisnya tapi bilang tidak. Itu bahaya. Hati-hati, karena akan kita cek itu. Kalau ada perusahaan bagus finansial tapi memanfaatkan surat edaran presiden dan Kemenkeu, harus waspada,” tandasnya. (war-nug)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini