Connect with us

Sulselbar

IPMAL Gelar Dialog Publik

-

DIALOG -- Ikatan Pemuda Mahasiswa Luwu ( IPMAL ) menggelar dialog publik, dengan Tema, "Tambang Untung Atau Buntung di Belopa, Senin (3/4).

BELOPA, BKM — Ikatan Pemuda Mahasiswa Luwu ( IPMAL ) menggelar dialog publik, dengan Tema, “Tambang Untung Atau Buntung di Belopa, Senin (3/4).
Maraknya tambang di Kabupaten Luwu mengundang respon IPMAL secara kelembagaan untuk mengadakan dialog sekaligus mempertanyakan apakah tambang ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Luwu atau justru merugikan bahkan menjadi malapetaka bagi masyarakat Luwu. Sebut misalnya dari sektor lingkungan, pertanian dan ekonomi secara keseluruhan. Para pembicara hadir Zulkifli, Nahban dan Aprianto Nurdin. Tambang jika dikelola secara baik akan menguntungkan bagi daerah bahkan bisa menciptakan lapangan kerja untuk pribumi. Tapi jika tambang tidak dikelola dengan baik, maka akan tercadi pencemaran lingkungan bahkan berpotensi mendatangkan bencana alam.
Untuk itu PT, Masmindo seharusnya melakukan transparansi terkait dampak kerusakan lingkungan supaya masyarakat yang ada di hilir bisa lebih siap melakukan antisipasi ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi akibat tambang PT Masmindo
Maka dari itu kita memang perlu mengevaluasi tambang yang ada di kabupaten Luwu. Dengan diadakannya dialog ini saya ”Selaku wakil rakyat akan menerima saran dan masukan masyarakat untuk saya jadikan sebagai catatan kemudian saya bawa sebagai aspirasi,” ujar Zulkifli.
Sementara Plt Kadis LH Kabupaten Luwu Nahban mengatakan perlu melakukan evaluasi terhadap tambang yang ada di Luwu khususnya tambang yang hari ini ramai dibicarakan oleh publik yaitu PT Masmindo Dwi Area.
PT Masmindo Dwi Area mengantongi Izin produksi tahun 2018 -2050 dan sudah melakukan pembebasan lahan kurang lebih 250 hektar. Pihaknya berharap agar peserta dialog memberikan saran dan masukannya agar kita bisa bersama masyarakat untuk mencegah terjadinya kerugian di Luwu.
Aprianto Nurdin mengatakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, Pemkab sudah tidak punya kewenangan mengeluarkan izin pada perusahaan tambang yang ada di daerah. Karena Itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat bahkan ketika ada yang mencoba menghalangi aktivitas tambang maka ancamannya adalah pidana sehingga dibutuhkan nyali yang besar. (*)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini