Connect with us

Politik

Ni’matullah: Kerja Kelompok Moeldoko selama ini Ilegal

-

MAKASSAR, BKM–Perseteruan Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Moeldoko Cs yang menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang kembali dibicarakan.
Hal ini terjadi setelah dua gugatan Moeldoko Cs dimentahkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe mengungkapkan bila Tim Advokasi DPP Partai Demokrat AHY, Mehbob menyatakan, bila gugatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun Cs tentang AD/ART Partai dinyatakan gugur oleh PN.
Penolakan itu terjadi lantaran pengacara penggugat sudah tiga kali tidak hadir sidang. “Aneh, kalau sudah berani gugat, mengapa tidak berani hadir?”ujar Ni’matullah Erbe, Rabu (5/5).
Ulla-panggilan akrab Ni;matulah menjelaskan bila Mehbob menduga, ketidakhadiran para pengacara tersebut di PN lantaran terungkapnya kasus dugaan surat kuasa palsu 9 pengacara yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Kepolisian untuk kemudian dibawa ke meja hijau.
“Kedua, gugatan Jhoni Allen Marbun atas pemecatan dirinya sebagai kader demokrat yang otomatis memberhentikan dirinya sebagai anggota DPR-RI, juga ditolak pengadilan. Undang-Undang Parpol tegas mengatur bahwa kalau mau protes tentang pemecatan ya ke Mahkamah Partai (MP). Kalau ke Pengadilan tentu salah kamar.”jelas Ulla menirukan pernyataan Mehbob.
Ulla yang tak lain adalah wakil ketua DPRD Sulsel ini berujar bila setidaknya buktikan dua hal yaitu, bahwa upaya dan kerja-kerja kelompok Moeldoko itu selama ini adalah ilegal. “Bahwa ada sebahagian kader dan mantan kader yang getol dan suka bicara ingin membesarkan partai, ternyata mereka sedang urus kepentingan dan ambisi pribadi saja, bukan kepentingan partai. Jadi semacam seleksi alam, untuk bersihkan kader-kader yang munafik dan tidak loyal,”sindir Ulla.
Untuk itu, pihak AHY juga sedang menggugat 12 (dua belas) mantan kader di PN Jakarta Pusat terkait perbuatan melawan hukum. Mereka digugat atas dugaan melaksanakan KLB ilegal dengan peserta ‘abal-abal’ dan melakukan serangkaian kebohongan dengan mencitrakan dirinya sebagai pengurus partai yang sah.
“Kami tidak gentar. Kami siap membuktikan dengan fakta hukum bahwa tidak ada dualisme dalam Partai Demokrat dan AHY adalah Ketua Umum yang sah.”pungkas Mehbob. (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini