Connect with us

Politik

Tanggapi Putusan PTTUN Jakarta Soal Dekopin

-

IST HAM Nurdin Halid

MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Golkar HAM Nurdin Halid (NH) memberikan tanggapan selaku ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) atas keluarnya keputusan pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) Jakarta.
Untuk itu, NH yang kini mejadi ketua DPP Partai Golkar ini memberikan tanggapan melalui kuasa hukumnya Dr (HC) Muslim Jaya Butarbutar.
Menurut Muslim Jaya, dirinya selaku kuasa hukum NH dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang terpilih dalam Munas di Makassar 13 Nopember 2019 lalu.
Muslim Jaya menanggapi putusan PTTUN Jakarta Nomor 24/PT.TUN/2021/JKT dan pernyataan Kuasa Hukum Sri Untari Bisowarno dibeberapa media atas keluarnya putusan tersebut.

Pertama, Bahwa putusan PTTUN Jakarta Nomor 61/2021/PT.TUN.JKT sangat tidak jelas sesungguhnya apa yang diputus oleh PTTUN Jakarta terkait eksepsi Tergugat dan tergugat intervensi Sri Untari Bisowarno.
Kedua, Bunyi putusan PTTUN Jakarta tidak lazim dalam sebuah putusan hukum.
Ketiga, Bahwa putusan PTTUN Jakarta Nomor 61/2021/PT.TUN.JKT sama sekali tidak menyebut adanya putusan yang menyebut NH selaku Ketua Umum Dekopin tidak sah sebagai Ketua Umum Dekopin.
Pernyataan kuasa hukum Sri Untari Bisowarno dibeberapa media dalam menanggapi hasil putusan PTTUN Jakarta tersebut diatas dengan menyebut NH tidak sah sebagai Ketua Umum Dekopin adalah pernyataan sesat dan menyesatkan dan PTTUN Jakarta dalam perkara tersebut sama sekali tidak menyentuh Pokok Perkara.
Keempat, Bahwa sampai saat ini kami selaku kuasa hukum NH selaku Ketua Umum Dekopin yang terpilih melalui Keputusan munas Dekopin Nomor : 09/MUNAS-DEKOPIN/XI/2019 Tentang Penetapan Ketua Umum Dekopin masa bahkti 2019-2024 tertanggal 13 Nopember 2019 belum menerima putusan PTTUN Jakarta.

Kelima, Bahwa namun demikian kami menghormati putusan PTTUN Jakarta Nomor: 61/2021/PT.TUN.JKT dan Kami menyatakan kasasi terhadap putusan PTTUN Jakarta karena menurut kami putusan itu keliru dan tidak benar sehingga kami harapkan Mahkamah Agung RI dapat mengkoreksi membatalkan putusan PTTUN Jakarta Nomor: 61/2021/PT.TUN.JKT dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2021/PTUN.JKT yang sudah sangat tepat secara hukum dan jelas putusannya menyatakan tidak sah surat Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia Nomor : PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Umum DEKOPIN (Sri Untari Bisowarno) dikarenakan Dirjen Peraturan Peraturan Perundang-undangan sebagai Tergugat tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan surat tersebut
“Demikian tanggapan kami selaku kuasa hukum, atas pemberitaan media yang beredar seolah-lah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus H.M Nurdin Halid tidak sah sebagai Ketua Umum Dekopin, pemberitaan dan pernyataan dari kuasa hukum Sri Untari Bisowarno (Tergugat Intervensi ) sesungguhnya menurut kami sesat dan menyesatkan”ujar Muslim Jaya Butarbutar (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini