Connect with us

Metro

Advokat Sepakat PT Masmindo Tetap Jalan

-

BELOPA, BKM — Kisruh tambang emas di kaki gunung Latimojong Kabupaten Luwu kini semakin memanas. Itu terlihat dengan adanya komentar dari kalangan ormas dan kepemudaan terhadap kemungkinan dampak kerusakan lingkungan dan bencana apabila tambang tersebut beroperasi.
Advokad Luwu Muhammad Sultan Syah. SH menilai sejauh ini
belum ada penilaian tentang apakah positif atau negatif terhadap keberadaan PT Masmindo Dwi Area. Tapi lebih kepada positioning pertambangan dalam suatu kacamata hukum.
Prinsipnya, setiap aktivitas pertambangan pasti memiliki dampak positif dan negatif. Hal itu perlu disepakati terlebih dahulu agar mampu melihat persoalan secara komprehensif sehingga kita bisa melahirkan konklusi yang objektif dan terukur.
Tidak bisa hanya dipandang dari satu sudut pandang saja. Misalnya komentar yang mengatakan tambang tersebut bisa mengakibatkan bencana alam, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Mungkin hal itu ada benarnya namun ada juga kelirunya. Benarnya ialah apabila PT. Masmindo Dwi Area adalah Perusahaan yang ilegal (Tidak memiliki Izin) dan Tidak Melaksanakan Kewajibannya sebagaimana Fungsi dari keberadaan AMDAL ( Analisis dampak lingkungan ) atu Environmental impact assessment.

Saya pastinya akan sepakat dengan keberadaan PT. Masmindo Dwi Area di Kabupaten Luwu dengan ketentuan bahwa perusahaan ini memiliki izin sesuai dengan Regulasi yang berlaku. Semisal Memiliki IUP Eksplorasi yaitu meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Memiliki IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Itu yang pertama.

Kedua ialah, walaupun PT. Masmindo Dwi Area memiliki izin yang lengkap, namun apakah PT. Masmindo Dwi Area dalam menjalankan usahanya tidak mengabaikan tanggungjawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat (Fungsi dari AMDAL). Semisal kewajiban perusahaan dalam hal CSR ( Corporate Social Responsibility). Sesuai amanat UU di pasal 74 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan pasal 1 angaka 3 sudah jelas bahwa “perseroan yang menjalankan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Bagaimana jika jika PT. Masmindo Dwi Area memiliki izin sesuai regulasi yang berlaku dan dalam menjalankan aktivitasnya tidak mengabaikan sebagaimana telah saya jelaskan diatas ? tentu saya secara pribadi akan menerima. Karena keberadaan PT. Masmindo Dwi Area keberadaanya legal (Memiliki Hak Untuk dilindungi Oleh Negara). Beginilah pergaulan hidup dalam Negara Hukum.

Namun secara pribadi tentu saya menolak apabila kondisinya terbalik, misalnya perusahaan PT. Masmindo dalam perizinannya tidak memenuhi kriteria untuk bisa beroprasi. Dan walaupun perusahaan tersebut memiliki izin namun ia lalai terhadap tanggungjawabnya pasti secara tegas saya akan menolak.

Sehingga solusi yang saya tawarkan adalah, sebaiknya DPRD Kabupatan Luwu mengundang pihak PT. Masmindo Dwi Area, DLH (Dinas Lingkungan Hidup), DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Intansi yang bersangkutan untuk RDP ( Rapat Dengar Pendapat) terhadap pihak yang memiliki kepentingan. Sehingga masyarakat Luwu khususnya mendapatkan kejelasan dan jawaban atas apa yang menjadi kisruh saat ini.

Tentu kejelasan yang diharapkan ialah kejelasan terhadap kelengkapan perizinan yang dimiliki perusahaan PT. Masmindo Dwi Area, serta bagaimana pelaksanaan tanggungjawab lingkungan dan sosialnya.

Terakhir terkait soal RTRW. Karena wilayah pertambangan yang dimiliki PT. Masmindo Dwi Area berada di Kecamatan Latimojong. Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Luwu Nomor 06 Tahun 2011, Kecamatan Latimojong adalah termasuk Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Hutan Lindung, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bahawannya. Walaupun Kecamatan Latimojong termasuk Kawasan Pertambangan namun kita tidak mengetahui secara jelas batasanya. Hal itu harus diperjelas oleh Pihak pemerintah, jangan sampai izin pertambangan PT. Masmindo Dwi Area diluar dari wilayah kawasan pertambangan. Jika hal tersebut terjadi, saya selaku Advokat/Pengacara putra kelahiran Tana Luwu dan Demisioner Ketua IPMAL ( Ikatan Pemuda Mahasiswa Luwu ) siap mendampingi masyarakat Luwu menempuh Jalur hukum baik pelaporan pidananya dan melayangkan gugatan ke PTUN terhadap pejabat negara yang mencoba main-main terhadap kebijakan yang di keluarkannya.

Muhammad Sultan Syah. S.H
Advokat Law Firm Risnal & Partners

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini