Connect with us

Headline

Guru Kontrak yang Demo Diancam SK tak Ditandatangani

-

MAKASSAR, BKM — Aksi demo yang dilakukan guru kontrak di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Rabu (6/5), berbuntut panjang. Beberapa dari mereka yang ikut unjuk rasa mengaku menerima pesan bernada ancaman. Dalam pesan tersebut disampaikan bahwa bagi guru kontrak yang ikut dalam aksi tidak akan ditandatangani SK pengangkatannya.
Dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Makassar Nielma Palamba mengaku dirinya juga mendapat laporan terkait pesan berantai tersebut. Namun dia menegaskan, bukan dari institusinya yang mengeluarkan pesan bernada ancaman itu.

“Iya, saya juga dapat laporannya. Ini ada yang teruskan ke saya pesan itu. Saya tegaskan, itu bukan dari kami. Ada oknum-oknum tertentu yang melakukan hal itu. Malah, saya kemarin yang meminta para guru honorer tersebut ke Disdik. Cuma saya tidak bayangkan jika sebanyak itu yang datang, ” ungkap Nielma di Balai Kota Makassar, Kamis, (6/5).
Nielma berharap para guru kontrak untuk bersabar. Pihaknya saat ini masih berupaya menghubungi mantan Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin untuk menandatangani SK mereka agar gaji Januari dan Februari bisa terbayarkan.
Nielma pun meluruskan jika gaji guru kontrak di Pemkot Makassar yang sudah dibayarkan pada 2021 ternyata Maret dan April. Sementara, Januari dan Februari belum. Tidak terbayarnya gaji pada Januari dan Februari lantaran surat keputusan (SK) guru kontrak belum ditandatangani oleh Rudy.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto hanya menandatangani SK tenaga kontrak terhitung sejak Maret. Sebab, dia baru dilantik sebagai wali kota pada 26 Februari 2021 lalu.
“Kendalanya adalah masalah administrasi yang belum ditandatangani pj wali kota. Maret dan April itu sudah masuk. Sambil mengupayakan gaji bulan Januari dan Februari mendapatkan SK,” terangnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto juga menegaskan tak akan bertandatangan untuk SK tenaga kontrak mulai Januari. Dia hanya ingin menanda tangai SK sejak Maret.
“Untuk gaji guru saya sudah rapat. Ternyata Maret-April sudah dibayarkan. Tidak benar itu kalau Januari-Februari. Tidak ada dasarnya,” ucap dia.

Danny mengungkapkan, alasan tidak menandatangani SK tenaga kontrak sejak Januari lantaran tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi dilakukan sebelum dia menjabat.
“Kalau Januari-Fabruari kita tunggu tanda tangan pj wali kota. Khusus Januari-Februari saya tidak bisa pertanggungjawabkan,” tandasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar Munandar menyayangkan aksi demonstrasi yang dilakukan para guru kontrak. Aksi yang dilakukan di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar tersebut dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai seorang guru. Yakni dengan memberi contoh yang kurang baik terhadap peserta didiknya.

Kata dia, seharusnya setiap persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah tanpa harus ada demonstrasi. “Saya berharap teman-teman guru jangan sedikit-sedikit demo. Coba selesaikan secara persuasif. Itu mencerminkan tidak bagus. Bicarakan secara baik, secara administrasi,” cetusnya.
Munandar mengungkapkan, BKPSDM bisa saja mengevaluasi kinerja para guru kontrak tersebut. Bahkan bisa diberi sanksi. Mulai ringan hingga berat.
“Kita bisa turun evaluasi kinerjanya kalau begitu. Bisa kita tuntut kedisiplinannya juga. Mengajar sesuai tugas tidak dia. Masak sedikit-sedikit demo,” ketusnya lagi. (rhm)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini