Connect with us

Headline

Lima Bulan tak Digaji, PPPK Berutang

Juga Dipastikan tak Terima THR

-

MAKASSAR, BKM — Jelang lebaran Idulfitri 1442 Hijriah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemkot Makassar terpaksa gigit jari.
Ternyata, lima bulan gaji mereka, terhitung sejak Januari hingga Mei 2021 belum ada yang dibayarkan sama sekali. Selain itu, mereka juga dipastikan tak akan terima Tunjangan Hari Raya (THR).

Salah seorang PPPK berinisial IM yang ditemui BKM, tak bisa menyembunyikan kesedihannya.

Bapak dua anak itu mengaku dirinya hanya bisa pasrah menerima kondisi tersebut. Beban hidupnya cukup berat, karena harus menanggung dua anak dan istri. Sementara gaji yang diharap tak kunjung dicairkan.

Terpaksa dia berutang ke saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

“Maumi diapa. Kita berlebaran apa adanya saja. Kalaupun nanti gajinya dibayarkan, hanya untuk tutupi utang,” ujarnya lesu.

IM bersama 182 PPPK lainnya harus bertahan dengan kondisi saat ini.
Meski telah mengantongi SK pengangkatan PPPK, gaji Januari hingga Mei 2021 belum bisa dibayarkan.

Dia berharap gaji sebagai tenaga PPPK sudah bisa diterima. Apalagi menjelang hari raya Idulfitri 1442 H, kebutuhan dasar kian mendesak.

“Info terkahir kita terima katanya gaji Mei 2021 saja yang dibayarkan, sedangkan gaji Januari sampai April termasuk THR nanti. Padahal utang menumpuk,” keluhnya.

Menurut dia, seharusnya gaji sebagai PPPK sudah bisa diterima, sebab SK itu sudah dikantongi sejak April 2021. SK itu diserahkan langsung oleh Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Balai Kota.

“Tapi kan sampai sekarang kita belum terima gaji,” ucap dia.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Helmy Budiman memastikan gaji para tenaga PPPK tersebut tidak bisa dibayarkan sebelum lebaran.

Alasannya, karena Bank Sulselbar memajukan proses pencairan anggaran dari tanggal 11 Mei menjadi 7 Mei lalu.
Jadi, bank pelat merah tersebut tidak mau lagi menerima dokumen baru pengajuan pencairan anggaran.

“Ternyata BPD majukan batas waktu pencairan, tanggal 7 kemarin dia tutup. Bukan tanggal 11. Tetap ada pencairan, tapi BPD tidak mau terima dokumen baru,” ungkap Helmy saat dihubungi, Minggu (9/5).

Kata dia, keterlambatan pembayaran gaii PPPK dikarenakan SK tersebut baru diterbitkan awal Mei 2021. Dokumen pengajuan untuk pencairan gaji PPPK pun belum ada yang masuk ke Bank Sulselbar.

“SK PPPK baru diterbitkan kemarin, awal Mei 2021 karena baru ditandatangani Pak Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin. Yang di Balai Kota penyerahan SK itu hanya seremonial. Kita baru dikasih tahu akhir April 2021,” tutur dia.

Meski begitu, kata Helmy, semua yang menjadi hak tenaga PPPK akan dibayarkan. Termasuk gaji dan THR.

Hanya saja, dia belum bisa memastikan. Sebab, THR PPPK belum masuk dalam anggaran yang diusulkan ke pemerintah pusat.

“Sistem pembayarannya nanti dirapel. Itu nanti akan dianggarkan di masing-masing OPD. THR-nya, nanti belum dihitungkan. Akan ada regulasi,” papar Helmy.

Diapun akan mengupayakan pembayaran gaji para tenaga PPPK tersebut sudah bisa dilakukan setelah lebaran.

“Mudah-mudahan setelah lebaranlah. Karena kemarin itu, Belum ada sama sekali mereka terima. Belum ada dokumennya masuk juga,” tandasnya. (rhm)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini