Connect with us

Metro

Sabri dan Dua Pejabat tak Lolos

Dalam Job Fit Pejabat Eselon II

-

MAKASSAR, BKM–Job fit di Pemerintah Kota Makassar mulai berproses. Hal itu dilakukan setelah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menyetujui usulan secara tertulis.

Dari 24 nama yang diusulkan hanya 22 yang diterima untuk melakukan Job Fit. Dua nama yang tidak bisa diikutkan karena alasan memasuki masa pensiun yakni Kepala Pertanahan, Manai Sofyan dan Taufik Rahman, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
Selain keduanya, juga dipastikan mantan Asisten I Bidang Pemerintahan, M Sabri yang terlibat dalam dugaan kasus narkoba juga tidak bisa diikutkan dalam job fit.
Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Siswanta Attas.
“Sesuai dengan usulan ada dua yang dia tolak.Ditolak itu yang sudah mau pensiun, yaitu Manai Sofyan (Kepala Pertanahan) toh itu ditolak, untuk apa dia ikut sedangkan di Juli dia sudah pensiun, jadi dia ditolak,” ujar Siswanta, Senin (10/5).
Selain Manai Sofyan, turut ditolak yakni Taufik Rahman, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2). Pasalnya, Taufik Rahman juga sudah mau memasuki masa pensiun.”Jadi dua yang tidak bisa ikut. Tapi kan sudah ada disitu macam Pak Asisten I (Sabri) jelasmi itu tidak mungkin ikut toh,” lanjutnya.
Siswanta juga mengatakan, jika mantan Kadis Pariwisata, Rusmayani Madjid masih memungkinkan ikut.
“Bu Maya kemungkinan, dia kan cuma diberhentikan sementara belum ada hasil keputusannya. Jadi bisa ikut,” jelasnya.
Diketahui, Rusmayani diberhentikan oleh mantan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin terkait gagalnya pencairan dana hibah pariwisata.
Sementara, untuk mantan Kepala BPBD Makassar M Rusli, dan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Makassar Mukhtar Tahir, yang sudah diberhentikan oleh Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, Siswanta tidak ingin berspekulasi. Tapi menurutnya jika sudah dinonjobkan, kemungkinan sudah tidak bisa ikut.
“Dinsos kan sudah rapat tindak lanjut. Kalau hasil rapat tindak lanjutnya dinonjobkan, yah tidak bisa ikut juga,” terangnya.
Lanjut Siswanta, jika ASN yang bisa mengikuti job fit adalah, para pejabat eselon II.”Jadi begini yang ikut job fit itu adalah pejabat JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) eselon 2, dan yang terisi cuma 24,” katanya.
“Dan itulah yang ikut job fit, makanya kita bermohon ke kementerian untuk dapatkan izin job fit 24, tapi yang diterima KASN hanya 22,” katanya.
Terkait waktu job fit, Siswanta mengakui, jika hal itu ranah pihak panitia seleksi (Pansel), yang diketuai Prof Yusran.”Ada Pansel, jadi saya serahkan ke mereka kapan dia mau lakukan rapat dulu, tapi job fitnya mungkin di BKD,” terangnya.
Lebih lanjut, Siswanta menjelaskan, tujuan job fit bukan untuk mendemosi para pejabat.
Melainkan sebagai bahan pertimbangan kepala daerah melakukan rotasi pejabat.
Harapannya, setiap penempatan pegawai sesuai dengan karakteristik tugas, dan kemampuan individu pemangku jabatan.(rhm)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini