Connect with us

Headline

Tujuh Perusahaan Besar Mangkir Bayar THR

-

MAKASSAR, BKM — Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang menjadi kewajiban perusahaan. Ada sanksi yang menanti bagi perusahaan yang mangkir dan tidak menerapkan aturan tersebut.

Disnaker Makassar terus memantau progress pencairan THR. Tim dibentuk langsung untuk memastikan perusahaan menunaikan hak karyawan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Makassar Andi Irwan Bangsawan mencatat, sudah tujuh perusahaan kena teguran lantaran tak mencairkan THR.
“Tetapi, kami sudah koordinasi dengan perusahaan bersangkutan dan berjanji akan segera mencairkan. Dan, yang dilaporkan itu semua perusahaan besar,” ujarnya, kemarin

Irwan mengungkapkan, hingga kini timnya terus turun di beberapa perusahaan untuk memastikan proses pencairan bisa dilakukan. Irwan menegaskan, THR wajib dicairkan secara penuh. Tidak ada alasan penundaan.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Makassar juga telah membuka posko aduan. Sosialisasi juga telah dijalankan.
Pihaknya telah mendatangi langsung beberapa perusahaan.

“Jadi kita sudah melakukan sosialisasi dengan mendatangi perusahaannya. Ada beberapa perusahaan yang kita jadikan sampel, yang mewakili representasi perusahaan di Makassar,” terangnya.
Proses sosialisasi berlangsung di pengujung April lalu.

“Jadi tidak ada lagi alasan perusahaan untuk tidak beri THR,” tandasnya.

Khusus untuk posko aduan, kata Irwan, pihaknya terbuka untuk semua laporan. Ia juga mengungkapkan sanksi telah disiapkan kepada perusahaan yang melanggar.

“Dari sanksi administrasi hingga pembekuan izin usaha. Itu jelas dan tertera semua. Dan, pemerintah pusat serius akan hal ini,” katanya.

Selain itu, para pelanggar juga diberi sanksi tak bisa mengembangkan usaha bisnis. Jika mereka memiliki rencana melakukan ekspansi namun bersoal dengan THR karyawan, maka rencana itu harus dihentikan.

“Sampai benar-benar hak karyawan diberikan,” ungkap dia.

Irwan juga memastikan, pihaknya kembali akan melakukan pengecekan di perusahaan saat jelang hari raya.

“Pengecekan kita prioritaskan kepada laporan yang masuk. Jadi kita cek lagi dan pastikan semua THR disalurkan,” jelasnya.

THR ASN Pemkot

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar juga akan menerima THR. Akan tetapi penerimaannya terancam tanpa tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP). Keterbatasan anggaran menjadi penyebabnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Helmi Budiman mengatakan, kekuatan anggaran hanya bisa menanggung gaji ke-13 atau THR. Saat ini proses pencairan tengah berlangsung.Anggaran untuk pencairan mencapai Rp52,1 miliar.

“Kita juga sudah buatkan Perwali No 27 tahun 2021. Mulai 3 Mei sudah dicairkan bertahap,” terang dia.

Tahun ini, untuk pejabat eselon II juga menerima THR, setelah sebelumnya pada 2020 mendapat pengecualian dari pemerintah karena alasan pandemi.

Kontraktor tak Bayar THR

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Andi Darmawan Bintang, menyebut ada enam perusahaan yang dilaporkan tidak memberi THR kepada karyawannya. Perusahaan lokal tersebut bergerak di sektor makanan, grosir, kontraktor.
“Saya tidak bisa menyebutkan (nama perusahaan). Ada makanan, grosir, macam-macam. Ada juga perusahaan konstruksi,” beber Darmawan Bintang di Kantor Gubernur, Senin (10/5).
Karena itu, pihaknya akan melakukan mediasi dengan perusahaan terkait. Mencari tahu penyebab tidak diberinya THR ke pekerja.
Sejauh ini juga belum ada penyampaian soal perusahaan yang tidak mampu membayar THR. Apapun yang terjadi pada perusahaan, tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar hak karyawan menjelang lebaran Idulfitri.
“Misal dia pailit, maka jual barang, barang itu dipakai bayar THR. Apapun bentuknya THR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan pada pekerjanya,” tegasnya.
“Kalau misalnya mereka melakukan negosiasi lantas mencapai kesepakatan dan tertuang dalam berita acara antara pekerja dan perusahaan, kita minta dilaporkan. Namun sampai saat ini belum ada yang laporkan,” sambungnya.
Ada beberapa perubahan ketentuan dan jadwal THR tahun ini. Perusahaan tidak lagi diberikan keringanan untuk mencicil THR buruh atau pekerja. Bagi perusahaan yang bandel, sanksi tegas akan menunggu. Mulai dari teguran lisan, penutupan usaha parsial, dan penutupan usaha tetap.
“Pertama, sanksi administrasi terkait dengan teguran. Yang kedua, sanksi di mana akan dibatasi usaha mereka. Kalau ada cabang di luar ditutup cabang luar. Sanksi ketiga adalah menutup perusahaan itu,” tandasnya. (rhm-jun)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini