Tanda Tangan di Disdik ‘Seharga’ Rp2 Juta

MAKASSAR, BKM — Hari pertama masuk kerja, Senin (17/5), Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Pendidikan Kota Makasar, Jalan Anggrek. Alasan orang nomor satu Makassar melakukannya di instansi itu, karena banyaknya laporan yang masuk terkait berbagai persoalan.
Danny mengaku geram karena menerima pesan yang masuk dari masyarakat. Mulai dari persoalan administrasi hingga indikasi pungutan liar (pungli) yang mematok ‘harga’ tertentu.
Dia mengaku khusus soal pungli, dirinya mendapat laporan jika kepala sekolah dan guru-guru yang butuh tanda tangan di Disdik harus menyetor Rp2 juta. “Rata-rata soal administrasi. Ada juga soal pungli,” ungkap Danny di Balai Kota Makassar, Senin (17/5).
Beberapa oknum ASN di instansi itu disinyalir terlibat. Jual beli tanda tangan hampir semua mencakup aspek pelayanan yang menyentuh ke masyarakat. Karena banyaknya laporan, Danny pun berencana akan mengubah konsepnya.
Salah satu praktik rawan pungli yakni pungutan untuk proyek Disdik yang akan dikebut tahun ini. Seperti pembangunan sekolah. Begitu juga dengan jual beli foto wali kota dan wakil wali kota.
Namun dia menekankan, persoalan-persoalan yang masuk laporan terjadi bukan di zaman Nielma Palamba menjabat sebagai plt. Namun sebelum itu. “Dan, foto yang dijual itu foto lama saya. Karena saya tidak foto untuk itu,” beber Danny.
Dengan begitu, perombakan struktur Disdik akan jadi perhatian Danny. Kata suami Indira Jusuf Ismail ini, pihaknya tidak akan terang-terang bicara soal pungli kalau tidak ada barang bukti dan laporan yang masuk. “Untuk itu kita akan rombak dan benahi total,” tandasnya.
Danny khawatir jika didiamkan ini akan memberi efek terhadap dua agenda Disdik tahun ini. Yakni PPDB dan sekolah tatap muka. Karena setiap celah di mana ada kebutuhan publik, kata Danny, membuka keran penyalagunaan wewenang. Seperti pungli.
Sebelumnya, Plt Kepala Disdik Makassar Nielma Palamba mengungkapkan memang banyak persoalan yang saat ini terjadi di institusi yang dipimpinnya. Selain persoalan keterlambatan gaji para guru kontrak, pungli dan persoalan administrasi juga perlu diselesaikan.
“Evaluasi akan dilakukan. Segala yang menghambat program apalagi terdapat penyimpangan akan ditindak tegas,” tandas Nielma. (rhm)