Connect with us

Headline

Kesalahan Pengelolaan Keuangan Pemprov Terungkap

Bantuan PEN Disetujui Rp300 Miliar, Ditambah Sendiri Menjadi Rp540 Miliar

-

MAKASSAR, BKM — Legilastor di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan kini menunjukkan bentuknya sebagai lembaga pengawasan. Mereka dengan terang-terangan membongkar bobrok yang terkait pengelolaan keuangan yang terjadi di pemprov.

Hal itu terlihat dalam rapat evaluasi triwulan pertama tahun anggaran 2021 yang berlangsung di gedung Tower DPRD Sulsel, Selasa (8/6). Rapat antara komisi C dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulsel dipimpin Ketua Komisi Vera Firdaus, didampingi Wakil Ketua Komisi Andre Prasetyo Tanta. Wakil Ketua DPRD Syaharuddin Alrif hadir sebagai unsur pimpinan dewan.
Anggota Komisi C Imam Fauzan, mengakui bawah dari sisi pengawasan pihaknya sangat kecewa terhadap mitranya di eksekutif. Menurutnya, meski pemprov menyembunyikan sesuatu terkait anggaran, pasti akan ketahuan. ”Sepintar-pintarnya bapak menyembunyikan, pasti akan ketahuan juga,” cetusnya.
Ia lalu mencontohkan, bantuan keuangan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang disepakati dengan dewan sebesar Rp300 miliar, kemudian ditambah sendiri oleh eksekutif menjadi Rp540 miliar. Ada juga bantuan keuangan untuk Kabupaten Luwu sebesar Rp25 miliar, longsor dua kali di titik itu. Ada juga bantuan untuk saluran irigasi di Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara Rp16 miliar. Kita lihat hasilnya seperti apa sekarang. ”Di sini, dari fungsi pengawasan kita kecolongan,” kata ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.
”Segala sesuatunya, bila perencanaan dipaksakan hasilnya pasti bakal jelek. PEN misalnya, diambil karena sangat tergiur dengan jumlahnya, sementara perencanaannya sangat minim,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif dalam pertemuan itu, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melupakan parsial keenam dan ketujuh. “Kalian (pemprov) sudah melakukan parsial baru disampaikan, dan saya minta suratnya,” katanya.

Legislator Partai Nasdem ini juga mengungkap kesalahan BKAD pada parsial pertama hingga lima yang tidak berjalan, dan itu hanya menyampaikan ke DPRD. Sementara parsial enam dan tujuh itu sama sekali tidak diketahui oleh DPRD. “Kalau itu ada suratnya, saya kira sudah terlambat. Sudah ditetapkan baru mengirim surat,” cetusnya.
Tak hanya itu, Syaharuddin menyebutkan jika bantuan keuangan yang disetujui oleh Pemprov Sulsel hanya Rp300 miliar, tapi akhirnya bertambah. Pemprov menambahnya pada saat parsial enam dan tujuh.
“Jadi diusulkan mereka Rp500 miliar lebih, sementara kami di DPRD menyetujui Rp300 miliar. Tapi karena faktor si A dan si B, akhirnya bertambah menjadi Rp500 miliar lebih,” jelasnya.
Ia pun menyoroti dan sangat menyayangkan kinerja eksekutif selama ini. ”Sudah tahu barang ini bengkok, disuruh kasih lurus, langsung diluruskan begitu saja. Akhirnya berdampak seperti sekarang. Akibatnya, barang yang sebelumnya tidak terprogram dengan bagus, dipaksakan masuk sehingga kita memiliki utang,” tandasnya.
Untuk itu, ia berharap dalam rapat-rapat berikutnya dengan BPKAD harus betul-betul maksimal. Jangan sampai muncul lagi kesalahan yang sama dan betul-betul fatal.
”Janganlah di antara kita saling menciderai. Eksekutif dan legislatif punya kewenangan berbeda-beda. Kami di legislatif punya kewenangan untuk mengawasi. Tapi walaupun sudah dilakukan pengawasan dan kejadiannya masih seperti ini, tentu akan jebol lagi,” kata Sahar.

Dalam penjelasannya, Kepala BKAD Sulsel Muhammad Rasyid mengakui bahwa dirinya telah melakukan parsial sebanyak tujuh kali. Dimulai pada bulan Februari tahun 2020. “Parsial pertama pada 4 Februari. Selanjutnya, 2 April, 22 April, 8 Juli, 2 Oktober, 24 November dan 7 Desember,” sebutnya.
Sementara, Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Salehuddin, berkilah bahwa tahun 2020 dalam situasi pandemi, sehingga pihaknya juga melakukan refocusing. “Kami juga melakukan refocusing sebesar Rp113 miliar dan parsial tiga terkait SK menteri, karena dana transfer juga direfocusing,” ucapnya.
Menurut Salehuddin, parsial empat fokus dilakukan pada pemulihan ekonomi dan banyak sekali perubahan. Sementara parsial lima untuk pijaman PEN.
“Parsial enam ini karena adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat untuk dua rumah sakit, masing-masing Rumah Sakit Labuang Baji dan Rumah Sakit Haji. Kalau parsial tujuh karena adanya tambahan insentif nakes,” jelasnya.

Dirinya pun mengakui jika parsial enam dan tujuh itu ada perubahan, dan itu dilakukan oleh OPD terkait. “Jadi dalam perubahan itu ada yang kami ketahui dan ada kami tidak ketahui,” imbuhnya. (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini