Connect with us

Headline

Buang Anggaran di Proyek PEN Sulsel

-

MAKASSAR, BKM — Sengkarut dalam pengerjaan proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sulawesi Selatan terus mencuat. Sebanyak 21 paket proyek diketahui tidak berprogres sama sekali alias nol.
Di antaranya pembangunan ruas jalan Bua-Rantepao, Toraja Utara sejauh 5,81 km. Pembangunan jalan ruas Massupu di Toraja sepanjang 7 km. Selanjutnya, reservasi jalan ruas Kajang-Sinjai, penanganan jalan kawasan pucak Maros. Reservasi jalan ruas Boro-Bantaeng. Pengembangan jembatan S Malake Sidrap, serta beberapa paket proyek PEN lainnya yang tersebar di beberapa daerah.
Hal itu terkuak dalam rapat evaluasi triwulan yang digelar DPRD Sulsel, Selasa (8/6). Kepala Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Sulsel Rudy Djamaludin memaparkan progres pengerjaan proyek di lingkup Pemprov Sulsel.

Selain proyek yang tak berprogres, juga ada beberapa pekerjaan yang realisasinya di bawah 50 persen. Seperti reservasi jalan ruas Lamuru-Palattae-Bojo 1 di Kabupaten Bone yang hanya berprogres 0,33 persen. Dari Rp45 miliar pagu anggarannya, Pemprov Sulsel melalui bendahara daerah telah membayar pengerjaannya Rp6,8 miliar. Jumlahnya 18 paket proyek. Sedikit banyaknya pekerjaan yang berjalan, Pemprov Sulsel tetap melakukan pembayaran ke kontraktor.
Sementara, untuk pekerjaaan yang rampung 100 persen sekitar 20 proyek. Hanya saja masih ada beberapa yang tidak terbayarkan. Misalnya, pembangunan jalan ruas Paleteang-Malimpung-Mallaga- Kabere Kabupaten Pinrang yang nilainya Rp10 miliar. Ada juga penanganan pascabencana ruas Pallangga-Sapaya dengan pagu Rp866 juta. Serta masih banyak proyek tuntas lainnya yang belum terbayarkan.
Berdasarkan data dari Dinas PUTR, sebanyak 96 paket PEN yang terkontrak, nilai keseluruhan sebanyak Rp1,28 triliun. Sementara progres fisiknya mencapai 84,78 persen dengan realisasi keuangan Rp742 miliar.
Proyek-proyek tersebut diketahui telah habis masa perpanjangannya. Sesuai perjanjian dengan PT SMI, proyek tersebut habis pada 31 Mei lalu. Selesai atau tidak selesai pekerjaan tersebut diputus kontraknya.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudiriman Sulaiman mengakui ada beberapa proyek yang diputus kontraknya karena telah melampaui masa perpanjangan. Proyek-proyek yang diputus sudah diberikan kebijakan perpanjangan dari PT SMI dari bulan Maret hingga akhir Mei.

“Ada beberapa itu kan, yang habis masanya. Mei itu kita putus. Sesuai kebijakan dari SMI,” ujar Andi Sudirman di kantornya.
Sudirman menegaskan, tak semua proyek PEN diputus kontraknya, beberapa pekerjaan masih dilanjut hingga akhir Juli. Ini khusus pekerjaan yang berakhir pada akhir Mei atau belum pernah diperpanjang. “Kan memang ada yang berakhir Mei, artinya belum diperpanjang. Makanya, oleh PT SMI diberi kebijakan sampai akhir Juli,” sebutnya.
Selain kebijakan perpanjangan pengerjaan fisik, Pemprov Sulsel juga diberi kebijakan perpanjangan masa pembayaran untuk proyek-proyek yang telah habis masanya (diputus kontrak) hingga akhir Juli mendatang.
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Salehuddin mengatakan, masih ada Rp255 miliar anggaran PEN yang tersisa dari Rp900 miliar pinjaman yang ditransfer PT SMI. Anggaran tersebut harus terserap 90 persen untuk mencairkan Rp400 miliar yang belum diterima Sulsel.
“Kalau teknisnya, pekerjaan dan realisasi proyeknya sama Dinas PU. Kami hanya melakukan pembayaran jika ada penagihan. Intinya pembayaran terhadap proyek yang sudah dikerjakan itu yang diperpanjang,” tegasnya.
Pengamat Tata Kelola Keuangan Negara Bastian Lubis menilai, Pemprov Sulsel buang-buang anggaran karena banyak proyek yang dikerjakan namun minim realisasi. Parahnya, pekerjaan yang tidak beres tetap akan dibayar ke kontraktor.
“Ngapain bikin proyek banyak-banyak kalau tidak bisa diselesaikan. Ini kan buang-buang duit. Apalagi kan pinjaman. Proyek dikerja sedikit-sedikit itu tidak berdampak buat perekonomian daerah,” ujarnya.

Disepakati Rp1,3 Triliun

Legislator Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Fachruddin Rangga, menjelaskan bahwa pinjaman PEN yang disepakati pemprov dengan pihak Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menghampiri Rp1,3 triliun. “Kalau proses pencairannya seperti apa, Badan Keuangan dan Aset Daerah yang bisa beri penjelasan,” ujar Rangga, Rabu (9/6).
Hal sama disampaikan Ketua Banggar DPRD Sulsel Rudi Pieter Goni (RPG). Ia mengatakan, gubernur telah melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman daerah dengan PT SMI (Persero) yang dihadiri direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan direktur utama PT SMI (Persero), Rabu (14/10/2020) lalu.

Penandatanganan ini dilakukan secara sirkuler, menindaklanjuti usulan pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah Pemprov Sulsel. Adapun besar PEN untuk Sulsel sebesar Rp1,388 triliun.
“Dana PEN itu digunakan untuk tujuh kelompok infrastruktur, mulai dari irigasi, pengembangan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air, reservasi jalan provinsi, pembangunan jalan dan jembatan provinsi, instalasi irigasi, dokumen perencanaan pembangunan gedung rumah sakit, serta DED Andalalin untuk rehabilitasi Stadion Mattoanging,” jelas RPG.
Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel ini menambahkan, bahwa hal tersebut merupakan penyampaian secara umum kepada DPRD Sulsel. (jun-rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini