Connect with us

Sulselbar

Manusia Masih Eksploitasi Laut Secara Massif

-

MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Demokrat Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan kerusakan ekosistem bawah laut dan masyarakat pulau di tengah ancaman krisis.
Menurtu Januar, saat ini keadaan sumber daya alam (SDA) bawah laut Sulsel, khusus di wilayah kewenangannya 0-12 mil laut rusak berat.
Hal ini disebabkan eksploitasi berlebihan yang tidak ramah lingkungan selama puluhan tahun. Keadaan diperparah keadaan yang tidak memberi kesempatan alam untuk recovery dan berproduksi.
Sulsel yang tersebar kurang lebih 340an pulau besar dan kecil, baik berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Interaksi laut selanjutnya berasal dari masyarakat yang mendiami pesisir di sepanjang 1.972 km panjang garis pantai, serta terbagi dalam ruang kewenangan laut antara provinsi dan nasional.
“Dari dimensi ini tergambar nilai SDA daya laut yang sangat luas yang di dalamnya terdapat interaksi sosial, ekonomi, budaya, regulasi serta lingkungan. Akhirnya manusia eksploitasi laut secara massif, tidak terkendali, dengan cara serakah dan mudah di tengah kelemahan daya pengawasan dari pemerintah yang akhirnya mendegradasi daya dukung alam yang seharusnya menyediakan sumber makanan dan mata pencaharian secara berkelanjutan,”ujar Andi Januar, Kamis (10/6).

Menurutnya, upaya untuk menahan laju kerusakan SDA daya laut lebih lanjut telah dimutakhirkan melalui kebijakan produk hukum daerah yang diantaranya perda tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil serta perda Perlindungan Sumber Daya Perikanan yang mengatur ruang laut kewenangan provinsi di mana berbatasan dengan 17 kab/kota yang memiliki garis pantai. “Namun terjadi kelemahan dalam implementation perda2 tersebut, disebabkan antara lain kurang koordinasi dengan kabupaten kota yang memiliki masyarakat di pesisir dan pulau-pulau yang bergantung mata pencaharian di laut,”ucapnya.
Anggota DPRD Sulsel ini menegaskan bila penegakan perda yang tidak didukung instrument organization yang mampu untuk melakukan pengendalian dan pengawasan di sepanjang wilayah pesisir. Otoritas kabupaten kota yang juga memiliki tanggung jawab atas masyarakat pesisir terkesan lemah dan terlibat serta kolaboratif untuk hadirkan kebijakan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, keseimbangan antara eksploitasi dan produksi, menghadirkan kebijakan ekonomi terkait lapangan kerja dan lapangan usaha.
“Pemerintah provinsi sudah berupaya hadirkan cabang dinas kelautan perikanan di beberapa garis pantai, namun tetap saja dengan sumber daya fasilitas dan anggaran yang terbatas sehingga hanya sanggup melaksanakn tugasnya dalam jangkauan yang relative kecil,”jelasnya.

Untuk itu, diharapkan penguatan patroli laut yang kerjasama dengan lembaga vertical lainnya seperti polri, TNI AL, kementrian dan Badan agar jangkauan pengawasan dan edukasi serta penyuluhan dapat optimal. Terobosan2 alternative Budi daya dan dan ekonomi kreatif di atas pulau serta pesisir hasil kolaborasi dan konsolidasi program antara pemprov, kemkab, dan bahkan pusat.
Tak hanya itu, berbagai program dalam upaya perlibatan masyarakat pulau dan pesisir dalam upaya menjaga lingkungan laut diantaranya kegiatan-kegiatan konservasi semisal transplants terumbu karang sudah lama dilakukan dalam rangka sentuhan artificial untuk percepat recovery alam bawah laut, namun hal itu masih butuh dukungan keberlanjutan.
“Para kepala daerah yang memiliki masyarakat di pulau-pulau mohon untuk menghadirkan program dan kegiatan bagi mereka yg mengurangi ketergantungan dengan alam laut, karena daya dukung alam saat ini sangat rapuh,”pungkas Januar. (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini