Di tengah perjuangan tenaga kesehatan (nakes) menghadapi pandemi covid-19 di Sulawesi Selatan, ternyata hak mereka belum didapatkan sepenuhnya. Kementerian Keuangan RI mencatat realisasi insentif nakes di daerah ini per 15 Juni 2021 baru mencapai Rp6,6 miliar. Angka itu sama dengan 2,36 persen dari Rp280 miliar yang telah dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
Selain itu, insentif nakes daerah melalui Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT), sisanya per 14 Juni 2021, sebesar Rp68 miliar dengan total pembayaran Rp129 miliar. Nilai pagu Rp197 miliar yang telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk 82.961 tenaga kesehatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, rendahnya realisasi insentif nakes karena adanya beberapa aturan dalam sistem pencairan. Pada intinya, kata dia, anggaran insentif nakes sudah ada yang disiapkan. Tinggal bagaimana disalurkan untuk pencairannya sesuai dengan regulasi yang ada.
“Kalau untuk insentifnya, uangnya kan sudah ada. Pencairannya prosedural juga kan. Kita juga mengkaji. Paling tidak kita mau lihat bagaimana prosedur-prosedur supaya itu terealisasi. Karena tertahan itu lebih kepada di sisi ini ada aturan,” katanya di Kantor Gubernur, Senin, (21/6).
Lebih lanjut, adik Menteri Pertanian periode 2014-2019 Amran Sulaiman itu menjelaskan, dalam pencairan insentif harus jeli melihat nakes yang akan menerima. Jangan sampai sudah ada tambahan penghasilan yang juga diterima.
“Bukan tidak dibayar. Pasti dibayar. Sebenarnya persoalan aturan itu. Saya sudah cek beberapa daerah juga persoalan itu. Misalkan ada TPP, terima lagi insentif, kan tidak bisa. Makanya ditelaah, diperiksa dulu,” imbuh pria kelahiran Bone itu.
Sekadar diketahui, pencairan insentif bagi nakes selama ini masih menjadi sorotan di berbagai daerah, tak terkecuali di Sulsel. Padahal, pemerintah pusat telah menggelontorkan DAU sebesar Rp7,8 triliun dan insentif dana BOKT sebesar Rp4,1 triliun.
Dihubungi terpisah, anggita Komisi E DPRD Sulsel Fauzi A Wawo mengaku sudah meminta Dinas Kesehatan untuk mempercepat verifikasi. Dengan begitu, pembayaran bisa segera dilakukan. (jun)
