Connect with us

Metro

Usulkan Gunakan Hak Bertanya kepada Plt Gubernur Sulsel

-

IST Andi Muh Irfan AB

MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sulsel Andi Muhammad Irfan AB mengusulkan penggunaan hak bertanya DPRD Sulsel kepada pelaksana tugas (plt) Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Usulan penggunaan hak bertanya itu dikemukakan Irfan AB dalam rapat pimpinan DPRD Sulsel di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo baru-baru ini.
Rapat ketika itu dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, didampingi Wakil Ketua Syahruddin Alrif, dan Ni’matullah Erbe.
Irfan AB menilai, DPRD Sulsel perlu menggunakan fungsi pengawasan kepada Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Menurutnya DPRD Sulsel perlu mempertanyakan kepada Plt Gubernur Sulsel tentang penggunaan dana PEN serta temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020.
Mengenai forum fungsi pengawasan tersebut, Irfan AB mengajak anggota DPRD Sulsel lainnya untuk membicarakannya.
“Saya menilai perlu diforumkan penggunaan fungsi pengawasan. Saya usulkan penggunaan hak bertanya, apakah nanti hak bertanya, nanti dibicarakan,”ujar Irfan AB, Selasa (22/6).
Irfan AB mengatakan usulan tersebut belum menjadi kesepakatan pimpinan menjadi keputusan kelembagaan atas nama DPRD Sulsel.
Dirinya mengaku hanya memberi usulan kepada legislator DPRD Sulsel lainnya.
“Belum disepakati bentuknya, tapi perlu namanya forum menanyakan penggunaan dana PEN. Termasuk temuan LHP BPK,” terang Irfan AB.
Wakil Ketua II DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin mengatakan wacana hak bertanya masih sebatas pendapat satu anggota fraksi.
Meski demikian, legislator Partai Gerindra itu menilai, Pemprov Sulsel tidak boleh menanggapi biasa-biasa saja pendapat tersebut.
“Saya belum dengar, mungkin itu pernyataan salah satu fraksi tapi sebaiknya pihak pemprov tidak menganggap pernyataan itu biasa-biasa saja,” katanya.
Sebelumnya, BPK RI memberikan predikat Opini Wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020.
BPK juga memberikan tiga catatan yang menyebabkan Pemprov Sulsel gagal meraih opini WTP.
Pertama BPK menemukan adanya penyajian bantuan keuangan yang didasarkan pada peraturan gubernur Nomor 85 Tahun 2020, tentang perubahan kedua tentang penjabaran perubahan APBD 2020 yang tidak diketahui oleh DPRD Sulsel.

BPK RI menemukan anggaran transfer daerah yang dilakukan tanpa koordinasi DPRD Sulsel.
Apalagi anggaran transfer daerah yang cukup besar dikatakan telah melampaui besaran anggaran transfer daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) perubahan APBD tahun 2020.
Kelebihan anggaran transfer daerah tanpa sepengetahuan DPRD menjadi faktor hingga Sulsel tidak meraih Opini WTP. (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini