Connect with us

Headline

Kejati Sulsel Selamatkan Uang Negara Rp19 Miliar

-

BKM/RAHMAT KINERJA-Kajati Sulsel Raden Febrytrianto didampingi para asisten merilis capaian kinerja sepanjang Januari hingga Juni 2021, Kamis (22/7). Kegiatan ini sebagai rangkaian HAB ke-61, Kamis (22/7).

MAKASSAR, BKM — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menyebut telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp19.138.395.246 dari perkara bidang tindak pidana khusus (pidsus) dalam rentang waktu Januari hingga Juni 2021. Rilis pencapaian kinerja itu dilakukan pada rangkaian peringatan Hari Bhakti Adhiyaksa (HBA) ke-61, Kamis (22/7).
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Raden Febrytrianto mengatakan, penyelamatan uang negara tersebut diperoleh dari beberapa kasus. Seperti dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pemberian kredit usaha mandiri dan KUL di Bank Sulselbar Cabang Utama Bulukumba dengan tersangka berinisial R.

Kemudian, dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penertiban sertifikat kawasan hutan produksi Mapongka, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja atas nama tersangka isinial MAR dan A.
“Perkara itu ada dalam tahap penyelidikan sebanyak tiga perkara,” kata R Febrytrianto didampingi para asisten.
Sedang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), lanjutnya, memulihkan kerugian negara sebesar Rp2.329.745.693. Uang itu merupakan pengembalian pinjaman dari tujuh kreditur PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) Perwakilan Makassar.
“Untuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang Datun sudah dilakukan bersama Datun dengan PT PLN, PT Bank Sulselbar, PT Semen Tonasa, dan Perum Bulog,” ucap kajati.

Dihubungi terpisah, Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Kadir Wokanubun, memberi komenter terkait kinerja Kejati Sulsel. Pada momenrum HAB ke0-61, ia memberi beberapa catatan terkait penanganan kasus korupsi yang dinilai masih berlarut larut, yang tidak ada kepastian penyelesaian kasusnya. Termasuk masih adanya ketertertutupan terhadap perkembangan penanganan kasus korupsi.
“Sulitnya mendapatkan informasi publik terkait kasus korupsi yang ditangani, serta pola komunikasi publik mesti diperbaiki oleh Kejaksaan Tinggi,” ujar Kadir, kemarin.
Sementara Presidium FIK-ORNOP Sulsel Haswandy Andy Mas mengungkap, sejak setahun terakhir, Kejaksaan Agung telah banyak melahirkan kebijakan internal yang reformis, restoratif dan semakin membuka peluang pemenuhan hak atas keadilan bagi kelompok rentan (perempuan, anak dan penyandang disabilitas).
Antara lain Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja ini telah progresif menerapkan penyelesaian perkara tindak pidana tertentu dengan pengehentian penuntutan yang telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pihak pencari keadilan (korban dan pelaku).
Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana. Pedoman ini telah menggunakan perspektif anak dan gender. Termasuk tata cara pemeriksaan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak.
Keputusan Jaksa Agung RI No 166 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan RI. Dengan adanya Kelompok Kerja (Pokja) ini yang di dalamnya sudah memasukkan kalangan CSO pegiat hukum yang selama ini mendampingi masyarakat miskin dan rentan, khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas serta kalangan akadimisi yang intens melakukan kajian-kajian pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Kebijakan internal tersebut tentu harus diparesiasi setinggi-tingginya, karena institusi kejaksaan telah progresif berupaya memenuhi pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya serta menunjukkan keterbukaan untuk menpatkan masukan dari kalangan CSO dan akademisi terkait pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan.

“Namun kebijakan-kebijakan tersebut terkesan belum secara optimal dijalankan oleh para jaksa di daerah. Oleh karenanya, kejaksaan harus benar-benar serius memantau pelaksanaannya oleh para jaksa di lapangan, sehingga masyarakat terpinggirkan dan rentan benar-benar dapat mengakses keadilan yang dikehendaki dari kebijakan tersebut,” tukas Haswandy yang juga mantan direktur LBH Makassar. (mat)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini