Connect with us

Gojentakmapan

Kepsek Diduga Potong Dana PIP

-

JENEPONTO, BKM — Pemerintah mengucurkan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) guna membantu para murid kurang mampu, untuk diberikan secara utuh. Namun masih ada oknum kepala sekolah melabrak regulasi.

Mereka tidak menyadari bahwa mengambil hak orang miskin adalah dosa besar atau bagian tindak pidana pungutan liar alias korupsi. Hal ini terjadi di sekolah SDI 242 Kanang-kanang, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto menuai sorotan tajam para orangtua siswa lantaran diduga melakukan pemotongan bantuan PIP sebesar Rp150 ribu per siswa.
Menurut pengakuan orangtua murid, pada Sabtu (24/7), pemberian dana PIP itu diantarkan dan diserahkan langsung salah seorang guru sekolah tersebut.

”Dan dana Rp450.000 yang seharusnya diberikan, namun yang diserahkan hanya Rp300 ribu. Sementara Rp150 ribu dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan operasional,” keluhnya
Sementara itu, Kepala SDI 242 Kanang-kanang, Kecamatan Taroang, Asrul Asiz, saat dikonfirmasi via WhatsApp nya, mengatakan, terkait berapa jumlah murid penerima, dirinya enggan berkomentar.
”Jika masalah data jumlah siswa penerima, silahkan dipertanyakan kepihak pengelola PIP di Dinas Kabupaten Jeneponto, karena laporannya sudah kami masukkan,” sebut Asrul.
Hal tersebut juga dibenarkan operator sekolah, Tumpu Paris. Saat dikonfirmasi, Tumpu mengatakan, dirinya tidak tahu menahu terkait murid penerima dana PIP.
”Kalau masalah Dapodik saya yang input murid. Tapi kalau dana PIP, saya kurang paham pak? Kalau ingin lebih jelasnya, silakan pertanyakan langsung kepada kepala sekolah terkait itu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, Muh Agus Tompo, menjelaskan, mekanisme penerimaan bantuan dana bantuan PIP tersebut.
Menurutnya, Dinas Pendidikan sebatas mengawasi tentang penyaluran PIP di setiap sekolah. Dan sangat ironis, jika kepala sekolahnya tidak tahu menahu berapa jumlah murid yang menerima.
”Apalagi, kepala sekolah sendiri yang mencairkan dana tersebut sesuai dengan jumlah murid penerima,” bantahnya.
Ditambahkan, operator sekolah kenapa tidak mau memberikan data jumlah murid yang menerima PIP?
”Aneh jika operator tidak tahu hal tersebut. Sementara operator di setiap sekolah pasti mengetahui itu. Karena dia sendiri yang akses di Dapodik,” tambahnya.
Agus Tompo menegaskan, terkait adanya dugaan pemotongan dana PIP Rp150 ribu per murid, jika itu memang terbukti benar maka pihaknya akan memproses.
”Kami akan minta kepala sekolah mengembalikan dana tersebut, sesuai jumlah dana yang diterima murid penerima PIP,” tegasnya. (krk/c)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini