Connect with us

Politik

85 Anggota DPRD Sulsel Wajib Menyampaikan LHKPN nya

Jika tak Patuh, Legistor Langgar Kode Etik

-

IST GELAR RAPAT--Panitia Khusus peraturan kode etik dan peraturan tata beracara DPRD menggelar rapat yang dipimpin oleh legislator PAN Sulsel Andi Muhammad Irfan AB, Senin (2/8).

MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel saat ini mulai membahas rancangan Peraturan DPRD tentang kode etik dan peraturan tata beracara DPRD Sulsel, Senin (2/8).

Ketua Panitia Khusus (Pansus), Andi Muhammad Irfan mengatakan peraturan kode etik dan peraturan tata beracara DPRD sebenarnya sudah ada dibuat beberapa tahun lalu. Tapi berkembangan zaman dan perubahan undang-undang, maka pertarunan buat wakil rakyat pun harus diperbaharui.
“Kode etik dan tata beracara kita sudah ada tapi harus diperbaharui karena sudah banyak peraturan perundang-undangan yang baru lahir dan ada korelasi yang mengatur bagaimana seorang anggota dewan dapat mematuhi norma yang berlaku,”ujar Muhammad Irfan AB
Legislator PAN Sulsel ini mencontohkan jika salah satu kode etik yang akan diamasukkan yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) karena kata dia anggota DPRD juga salah satu penyelenggara negara.
“Katakan lah pada tahun 2011-2012 waktu itu anggota DPRD belum ada LHKPN dan sekarang sudah ada. Jadi anggota DPRD diwajibkan melaporkan LHKPN-nya menurut peraturan yang dibuat KPK,” ujarnya.

Sehingga disini kata dia disini anggota DPRD diwajibkan patuh dalam melaporkan LHKPN.
Sebelumnya, koordinator tim monitoring dan evaluasi (Monev) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tri Budi Rochmanto, menyebutkan jika dari 85 anggota DPRD Sulsel saat ini masih ada sekitar 19 orang yang belum melaporkan LHKPN nya pada April 2021
“Anggota DPRD ada yang patuh dan ada yang tidak. Jadwal untuk melaporkan tanggal 31 Maret kadang-kadang tepat waktu, ada yang lambat bahkan ada sama sekali yang tidak melaporkan. Olehnya itu kami mengatur kepatuhan itu,” ujar Tri Budi.
Untuk itu, Irfan mengharapkan bagaimana pembahasan ini bisa cepat selesai. “Kita berharap satu dua bulan kedepan selesai dan kita berapa bisa diterapkan seterusnya,” tutupnya.
Irfan berharap anggota DPRD diwajibkan patuh dalam melaporkan LHKPN. “Anggota DPRD ada yang patuh dan ada yang tidak. Jadwal untuk melaporkan tanggal 31 Maret kadang-kadang tepat waktu, ada yang lambat bahkan ada sama sekali yang tidak melaporkan olehnya itu kami mengatur kepatuhan itu,” ujarnya.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel itu berharap agar Pansus ini bisa menyelesaikan paling lama 2 bulan dari sekarang. (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini