Connect with us

Politik

Kritik Pemkab Bulukumba Karena 49 M tak Dibelanjakan

-

IST Fahidin HDK

BULUKUMBA, BKM–Legislator Partai Kebagkitan Bangsa (PKB) DPRD Bulukumba Fahidin HDK angkat bicara terkait anggaran sebesar Rp 49 miliar yang tak dibelanjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada 2020 lalu.
hal Itu berdasarkan, hasil perhitungan selisih antara pendapatan dengan belanja jika dilihat dari realisasinya.
Fahidin mengaku mendapatkan data itu dari laporan anggota Fraksi PKB yang tergabung dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar).

“Dapat kami sampaikan setelah melalui kajian mendalam pada rapat internal fraksi, ternyata ditemukan ada selisih antara pendapatan dengan belanja jika dilihat dari realisasi, atau dapat disebut terdapat sisa lebih yang cukup signifikan. Jika ditelusuri dari segi realisasi anggaran maka mencapai kurang lebih Rp49 miliar yang tidak dapat dibelanjakan,” beber Fahidin, Senin (2/8).
Menurutnya, realisasi pendapatan, sebesar 1.478.492.269.013,86, sedangkan yang sudah ditargetkan sebesar 1.546.481.150.591,00.
“Sementara belanja realisasinya hanya 1.428.511.722.922,59. Olehnya itu, Fraksi PKB mendorong pada APBD di masa yang akan datang agar tidak mengalami hal yang sama,”janji Fahidin.
Dijelaskan karena sesungguhnya, APBD itu dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga antara pendapatan dan belanja realisasinya harus sama atau setidaknya hanya terjadi selisih kecil saja.
Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra juga menilai jika pengelolaan keuangan daerah tidak tertib.
Bukan tanpa alasan, itu setelah adanya temuan sebesar Rp75 miliar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Bulukumba.

Rincian temuan tersebut yakni kurang lebih Rp4 miliar yang temukan oleh Inspektorat. Kemudian dari BPK sebesar Rp14 miliar, dan tunggakan piutang kurang lebih Rp57 miliar.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Abdul Hakim, mengatakan, jika ini merupakan kelemahan sistemik terhadap pengelolaan manajemen keuangan yang merupakan bawaan pemerintahan sebelumnya.
“Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani,” kata Abd Hakim.
Olehnya itu, Fraksi Gerindra meminta bupati dan wakil bupati Bulukumba untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembalikan dana tersebut ke kas daerah.
Kehilangan kas daerah yang begitu besar ini, lanjut dia, sangat berpengaruh pada komponen-komponen penting dalam APBD.
“Sebagaimana setiap tahun kita dihadapkan pada persoalan yang sama, yaitu dihadapkan dengan proyek pembangunan yang ditunda anggarannya hingga tahun berikutnya sehingga terjadi carry over anggaran,” jelas Abdul Hakim. (min/rif/c)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini