Connect with us

Metro

”Negara tidak Boleh Berdagang dengan Rakyat”

Sulthani, Ketua Umum MPN Persatuan Advokat Damai Indonesia di Podcast Youtube BKM

-

BAGI kalangan pengacara di daerah ini, nama H Sulthani,SH,MH tentu tidak asing lagi. Ia sudah malang melintang di dunia advokat. Apalagi, ketua DPRD Sinjai periode 2019-2014 itu sekarang mendapat amanah sebagai ketua umum Majelis Pengurus Nasional Persatuan Advokat Damai Indonesia (MPN Peradi).

Sulthani bersama rekan-rekannya membentuk organisasi Peradi di awal tahun 2021. Tepatnya pada 21 Januari. Pendirinya merupakan anak-anak Bugis-Makassar. ”Organisasi ini hadir untuk membantu anggotanya menjadi seorang advokat. Memfasilitasi mereka dengan penddiikan,” ujar Sulthani yang hadir di studio Podcast BKM, Selasa (3/8). Hasil wawancara ini tayang di kanal Youtube Berita Kota Makassar.

Dijelaskan Sulthani, Peradi yang dipimpinnya lahir sebagai upaya untuk berbeda dengan yang lain. Menjadi suatu organisasi yang berbeda dalam banyak hal. Termasuk pendidikan khusus profesi advokat yang menjadi salah satu programnya. Pendidikan advokat dipaketkan dengan ujian. Harapannya agar bisa lebih menghemat biaya peserta.

Menjadi anggota dalam organisasi Peradi akan medapatkan atribut-atribut yang diperlukan dengan harga yang terbilang murah. “Pertama, kartu tanda pengenal advokat yang berlaku selama empat tahun. Menjadi anggota di sini sudah langsung mendapat atribut, mulai dari kameja, kaus, stiker, dan yang lainnya dengan biaya Rp750 ribu. Sementara untuk mengikuti pendidikannya, biayanya Rp5 juta sudah bisa ikut ujian. Peserta mendapatkan dua sertifikat sekaligus, yaitu Sertifikat Pendidikan Profesi Advokat dan Sertifikat Ujian Profesi Advokat. Tentunya, sebelum menjadi advokat, mereka sudah dibekali dengan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang bisa digunakan untuk memberikan bantuan-bantuan hukum sebagai paralegal,” terangnya.

Dijelaskan Sulthani, organisasi yang dipimpinnya berperan sebagai jembatan harapan membangun profesi. Apalagi, menurutnya, Indonesia membutuhkan 500 sampai 600 ribu advokat. Untuk itu, ia berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum, sebelum menduduki profesi lain, mereka sebaiknya menjadi seorang advokat terlebih dahulu.

Peradi yang dipimpin Sulthani memiliki motto; berjuang demi keadilan, surut kita berpantang, justice for peace (keadilan untuk kedamaian).

Selain membahas mengenai Peradi, Sultani juga bercerita mengenai pengalamannya ketika duduk di kursi wakil rakyat sebagai ketua DPRD Sinjai. Sebelum memegang jabatan tersebut, Sultani merupakan pengurus partai politik pada Partai Republikan.

“Pada pemilu tahun 2009 di Kabupaten Sinjai, saya diamanahkan menjadi ketua DPRD. Sebagai pemenang pemilu, pada masa itu saya dimandat oleh partai untuk mengemban amanah selaku ketua DPRD Kabupaten Sinjai,” tuturnya.

Menurut pengakuannya, saat itu ada banyak kader Partai Republikan. Tetapi setiap kali diadakan rapat pleno DPP untuk mengajukan kandidat, Sultani menjadi salah satu anggota yang paling sering disebut namanya, meskipun ia sebenarnya tidak mempunyai keinginan untuk mengajukan diri.

“Saya sendiri menolak menjadi ketua DPRD, karena saya lebih senang dan aktif di luar sebagai advokat. Karena itu saya hanya ingin menjadi anggota. Tetapi karena keputusan rapat pleno DPP Partai Republikan pada waktu itu, untuk ketiga kalinya tetap menyebut nama saya, maka saya berpikir bahwa memang Allah yang mengutus amanah ini. Harus saya terima,” tandasnya.

Sulthani merupakan salah satu pemimpin yang bijaksana. Menurutnya, menjadi seorang politisi seharusnya seluruh kebijakan yang diambil senantiasa berorientasi atau berpihak pada kepentingan rakyat. “Kebijakan-kebijakan politik itu semestinya pro rakyat. Jangan sampai kita hanya berkampanye untuk kepentingan rakyat pada saat pemilu, tapi pada saat menduduki jabatan kita lupakan kebutuhan-kebutuhan rakyat,” jelasnya.

Di tengah pandemi saat ini, banyak di antara masyarakat yang kebingungan ke mana mereka akan membawa suaranya agar didengar oleh pemerintah. Sementara anggota dewan Indonesia atau pemerintah saat ini terlihat sibuk memproteksi dan menekan angka penularan covid-19.

Sulthani merasakan bahwa kita, masyarakat Indonesia sudah tidak merdeka di alam merdeka ini. Rasanya sudah tidak ada lagi demokrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Abraham Lincoln, bahwa pemerintahan itu adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Saat ini seolah-olah pemerintahan harus kuat, sementara rakyat harus lemah. “Nah, ini yang mestinya disuarakan oleh partai politik dan wakil rakyat di DPR. Kebijakan demi kebijakan yang sangat beruntun ini seolah-olah tidak memberi napas masyarakat untuk mengeksplor kemampuan mencari kehidupan. Mereka tidak dibantu oleh wakil-wakil rakyat menyuarakan dan memanfaatkan fungsi pengawasannya,” ungkap Sulthani.

Ia menduga bahwa pemerintah saat ini lebih menikmati kepentingan-kepentingan sesaat, pribadi dan golongan. “Seharusnya, mereka mengambil sikap, meski harus dipecat sekalipun dari partai politik. Mereka harus membela rakyat dibanding kedudukannya sendiri.”

Kebijakan yang diambil, mulai dari PSBB dan sekarang PPKM, jika tidak dibarengi dengan bantuan tunai kepada masyarakat, hal tersebut merupakan sebuah ‘penjajahan’ yang teramat menyakitkan bagi rakyat Indonesia. “Saya rasa ini perlu direnungkan oleh para politisi di negeri ini. Tolonglah, yang memang memperjuangkan suara rakyat, menjadikan suara rakyat sebagai suara Tuhan, kedepankan itu. Masyarakat butuh hidup, meskipun tetap ada upaya untuk menaati protokol kesehatan, tapi tidak sertamerta rakyat kita seolah-olah ‘teroris’ yang dikejar-kejar. Masyarakat hanya mencari sesuap nasi. Mereka mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, untuk kebutuhan sehari-hari,” tandasnya.

Kebijakan pemerintah mulai dari PSBB, PPKM, dan sebagainya harusnya memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Kebijakan yang pro rakyat itu, misalnya membantu menurunkan biaya tarif listrik 50 persen atau memberikan toleransi untuk pembayaran angsuran kredit.

“Semua mestinya disubsidi oleh pemerintah. Termasuk bantuan-bantuan tunai, karena itu adalah kewajiban yang diatur dalam UU Kesehatan dan UU Wabah, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan kebutuhan hidup rakyat. Tidak sertamerta hanya memberi kebijakan, melarang ini melarang itu,” jelasnya.

Tentu masyarakat juga bertanya, biaya tes kesehatan, antigen, rapid test, pcr, dan segala macamnya yang begitu mahal membebani masyarakat untuk melakukan upaya-upaya untuk usaha-usaha di luar provisi. Hal-hal yang berurusan dengan transportasi, udara maupun laut ini sangat mahal. Lebih mahal daripada biaya tiket, ini dananya ke mana?

“Ini kan mesti diawasi oleh wakil kita di DPR RI, lalu kemudian meminta rapat, mendengar pendapat dengan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan, uang ini dikemanakan?”

Menurut Sulthani, negara ini seolah-olah berdagang kepada masyarakat. Padahal, negara tidak boleh berdagang dengan rakyat. Pemerintah dihadirkan untuk melayani, bukan untuk ‘memeras rakyat’.
“Saya rasa perlu ada kesadaran bersama baik politisi maupun pemerintah, tolong berikanlah ruang kesejahteraan kepada rakyat. Citrakanlah pembukaan UUD 1945, mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmu,” tambahnya.

Dalam konstitusi, kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah. Tetapi hari ini, kesehatan hanya menjadi objek bisnis.

Lalu, bagaimana tanggapan Sultani mengenai viralnya berita yang mengatakan bahwa salah seorang anggota DPR RI meminta anggota dewan harus disiapkan rumah sakit atau ICU khusus untuk mereka. ”Saya pernah mengatakan bahwa apakah pemerintah sudah mati rasa? Apakah mereka sudah kehilangan kepekaan dalam kondisi di mana masyarakat sangat terjepit, mereka meminta fasilitas berlebih dari APBN. Saya mengatakan bahwa tolonglah, Anda semua ini, warga negara Indonesia yang dalam kategori premium menikmati APBN, bergotong royonglah untuk meringankan beban negara. Jangan meminta dari rakyat melalui tes-tes antigen dan segala macamnya yang kemudian dikumpul namun tidak transparan dikemanakan hasilnya,” cetusnya.

Menurutnya, tidak benar jika seorang politisi meminta fasilitas mewah, terlebih dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. “Meminta fasilitas mewah, rumah dinas, segala macam. Rumah dinas anda yang sekarang apa tidak cukup? Penghasilan yang sekarang ratusan juta, apa tidak cukup? Kalau memang dihitung kas mereka pada saat berkampanye, tentu tidak cukup. Karena mereka juga menganggarkan besar. Tapi itu kan salah Anda, terlalu ambisi untuk menduduki jabatan. Padahal untuk hidup di negara ini tidak harus jadi anggota DPR RI. Berjuang untuk kepentingan rakyat tidak harus jadi anggota DPR RI.”

Mereka menganggap bahwa menjadi anggota DPR RI itu adalah sebuah prestasi yang harus membeli suara. Demokrasi pun hancur, akhirnya yang ada hanya transaksi politik. Karena menjadi transaksi politik, ujung-ujungnya yang lahir adalah oknum politisi yang beberapa dikategorikan menjadi penjahat politik. (pkl)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini