Connect with us

Headline

Polisi Usut Aliran Dana Proyek RS Batua

Tetapkan 13 Tersangka, tak Ada yang Ditahan

-

BKM/CHAIRIL 13 TERSANGKA-Proyek pembangunan RS Batua yang terbengkalai menyeret 13 tersangka terkait kasus dugaan korupsi. Penyidik Ditkrimsus Polda Sulsel mengusut ke mana saja aliran dana proyek yang terindikasi merugikan kerugian negara Rp22 miliar ini.

MAKASSAR, BKM — Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Batua, Kota Makassar memasuki babak baru. Penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel resmi menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus yang terindikasi merugikan negara sebesar Rp22 miliar itu.
Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri, mengatakan penetapan tersangka dalam proyek yang menggunakan anggaran Rp25,5 miliar itu dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengeluarkan hasil audit kerugian negara.
“Setahun lebih kita tunggu hasil BPK RI. Finalnya sudah ada. 14 Juli (2021) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) keluar. Total lossnya, kisaran kerugian negara Rp22 miliar,” ungkap Kombes Widoni yang merilis kasus ini di gedung Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Senin (2/8). Ia didampingi Kasubdit III Tipikor Kompol Fadli.
Widoni menerangkan, dalam perkara itu ada 13 orang yang ditetapkan tersangka. Mereka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Walau begitu, tersangkanya bisa saja bertambah.
“Ke 13 tersangka itu, masing-masing berinisial dr AN, dr SR, MA, MM, AS, MW, HS, Ir MK, AIHS, AEH, Ir DR, APR dan RP. Salah satunya mantan Kadis Kesehatan Makassar,” ungkap Widoni.
Dari 13 tersangka, lanjut Widoni, selain dari dinas, ada juga dari pokja, pelaksana, rekanan dan panitia lelang serta broker proyek. Saat ini, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengetahui ke mana saja aliran dana dari kegiatan fisik yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 tersebut.
“Penyidik masih bekerja untuk mencari ke mana saja aliran dana itu. Karena kami tengerai ada aliran dana sehingga menimbulkan kerugian negaranya,” lanjut Widoni.
Perwira polri tiga bunga ini meyakini, dari awal memang sudah ada niat jahat pada proyek tersebut. Itu terjadi mulai dari proses tender sampai pengerjaan proyek yang ternyata total loss.
“Dari awal memang kami curigai sudah ada niat jahatnya. Bulan ini sudah kami tahap satukan kan di kejaksaan,” tutupnya.
Diketahui, proyek pembangunan gedung RS Batua senilai Rp25,5 miliar yang berlokasi di Jalan Abdulah Dg Sirua, Makassar itu dikerjakan oleh pihak rekanan dari PT Sultana Nugraha. Rencananya, proyek pembangunan Puskesmas Batua tersebut akan dijadikan rumah sakit tipe C berlantai lima. Namun faktanya, hingga kini proyek konstruksi RS tersebut tak kunjung rampung dikerjakan. Basement yang sudah berdiri di sana sama sekali tidak memenuhi spesifikasi bangunan.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan mengatakan, 13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian negara. Keterangan ahli konstruksi menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengujian di lapangan terhadap semua komponen bangunan, mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah atau kategori bangunan sangat jelek.
“Seluruh tersangka saat ini menjalani pemeriksaan, dan belum dilakukan penahanan,” ujarnya.

Bisa Langsung Ditahan

Pengumuman penetapan tersangka kasus dugaan korupsi RS Batua tanpa penahanan tersangka oleh Polda Sulsel mengundang pertanyaan. Skeptisme terhadap penegakan hukum pun sah-sah. Hal itu ditegaskan kriminolog dari Universitas Bosowa 45 (Unibos) Makassar Prof Dr Marwan Mas.
Menurut Marwan, seharusnya penegak hukum Polda Sulsel ketika sudah menetapkan adanya tersangka, maka sebaiknya segera dilakukan penahanan. Jangan jadikan alasan posisi jabatan masing-masing tersangka lantas kemudian tidak ditahan.
“Cenderungnya kalau melihat tersangka, jabatannya apa, mereka tidak ditahan. Dipertimbangkan karena alasan bisa kooperatif bila sewaktu-waktu dipanggil. Sebenarnya tidak bisa. Itu bisa langsung ditahan. Kan statusnya sudah tersangka,” ucap Marwan kepada BKM, Senin (2/8).
Seharusnya, lanjut Marwan, penyidik harus memahami kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang semestinya ditangani dengan cara luar biasa pula. Terlebih lagi penetapan tersangka telah ada, namun tidak dilakukan penahanan.
Dikhawatirkan penanganan kasus ini bakalan tidak terarah, bahkan kabur lantaran kepolisian sendiri memberikan kesan tidak yakin pada dua alat bukti yang ditemukannya hingga terburu-buru menetapkan tersangka tanpa dilakukan penahanan.
“Artinya, kalau tidak ada tersangka yang ditahan, penyidik tidak yakin dengan dua alat bukti. Penetapan tersangka itu kan berarti dua alat bukti sudah lengkap. Kalau sudah lengkap dan ditetapkan tersangka, lalu kenapa masih tidak ditahan tersangkanya? Buat apa menetapkan tersangka kalau tidak ada penahanan?” sambungnya.
Dia meminta kepada penegak hukum Polda Sulsel segera menahan para tersangka yang ada. Dengan begitu, mereka benar-benar serius menangani perkara hingga dilimpahkan ke kejaksaan.

Masih Banyak Kasus

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengapresiasi kerja-kerja aparat kepolisian dalam menangani persoalan hukum terkait RS Batua. “Saya kita harus menghargai semua proses hukum. Saya berterima kasih kepada aparat hukum. Ini kan sementara proses hukum, jadi biarkan berjalan,” ungkap Danny kepada BKM, Senin (2/8).
Diapun berharap, prosesnya bisa secepatnya dirampungkan agar Pemkot Makassar juga bisa mengambil langkah-langkah strategis terkait kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut. Pasalnya, kata Danny, di kondisi seperti saat ini, dibutuhkan rumah sakit yang representatif untuk bisa menangani covid-19.
“Biarkan berjalan dulu. Nanti setelah proses hukum selesai, saya akan sampaikan ke kepolisian (terkait kelanjutan pembangunan rumah sakit), karena sayang ini (kalau tidak dilanjutkan),” tambah Danny.
Dia mengemukakan, sebenarnya sebagai seorang insinyur teknik, pihaknya sudah tahu apa yang harus dilakukan terhadap kelanjutan perampungan RS Batua. “Saya ini enggineer, tapi tidak enak komentar. Nanti dianggap ada hubungannya dengan proses hukum. Kalau misalnya kasus RS Batua selesai prosesnya di pengadilan, nah kita coba untuk evaluasi itu bisa digunakan atau tidak,” lanjut Danny.
Tapi seandainya, kata dia, saat zaman Iqbal Suhaeb sebagai penjabat wali kota ada anggaran dialokasikan untuk perampungan rumah sakit tersebut, saat ini mungkin sudah bisa digunakan. Sama halnya dengan Rumah Sakit Ujung Pandang Baru yang tidak dilanjutkan pembangunannya.
Bukan hanya RS Batua, Danny juga berharap pihak kepolisian juga intens menangani sejumlah kasus yang terjadi di Pemkot Makassar dan telah menjadi temuan BPK. Kasus yang dimaksud di antaranya bansos, penggelapan pajak, dan CCTV.
“Di pemerintah kota masih banyak (kasus) yang lain. Kita juga punya pekerjaan rumah, di antaranya bansos, penggelapan pajak, dan CCTV,” tandas Danny. (mat-arf-rhm)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini