Connect with us

Sulselbar

TP Perjuangkan Hak Nakes

-

PAREPARE, BKM — Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe kembali dipercaya menjadi narasumber pada acara berskala nasional. Kali ini dari Kemenkes RI. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK), Taufan Pawe dipercaya menjadi pembicara pada Webinar Sosialisasi Insentif Tenaga Kesehatan Pusat dan nasional baru-baru ini.

Disana, Wali Kota Parepare dua periode itu akan berbicara soal dukungan pemerintah daerah dalam percepatan penyerapan insentif tenaga kesehatan.
Taufan bakal disandingkan dengan nara sumber lainnya seperti Direktur FDPPD Kemendagri Marissi Parulian, Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan Putut Hari Styaka, dan Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dr. Yana Akhmad.

Plt Kepala Dinas Kominfo Parepare, Amarun Agung Hamka mengatakan, kepercayaan dari Kemenkes merupakan buntut perjuangan TP dalam memperjuangkan hak nakes.
“Ini adalah kedua kalinya Wali Kota Parepare dipercaya sebagai pembicara nasional terkait insentif nakes. Sebelum Kemenkes, ada IDI. Semua kepercayaan itu karena TP telah terbukti nyata dalam memperjuangkan insentif nakes di daerah khususnya Parepare,” kata Hamka.
Taufan menjadikan insentif tenaga kesehatan bagian dari prioritasnya. Hal ini menyusul terhentinya insentif nakes dari Kemenkes. Selain tunggakan tahun 2020, Pemkot juga telah menyiapkan anggaran untuk tunggakan insentif nakes di tahun 2021.

Sebelumnya, Taufan mengungkapkan, pembayaran insentif awalnya menjadi kewajiban Kementarian Kesehatan (Kemenkes). Tapi setelah berkoordinasi dengan BPK dan Inspektorat, Pemkot Parepare mengintervensi dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengcover insentif nakes menggunakan APBD Kota Parepare, sebagai bukti kepedulian terhadap Nakes yang telah berjuang sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19.
“Salah satu intervensi yang saya lakukan dalam memberikan hak-hak nakes sebagai ujung tombak yakni kebijakan penganggaran insentif nakes yang terhenti September 2020 lalu. Kami koordinasikan dengan BPK, dan BPK juga menilai bahwa kebijakan itu normatif dalam upaya penyelamatan di tengah situasi Covid-19,” ungkap Taufan. (mup/C)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini