Connect with us

Headline

Lambat Serap Anggaran, Tujuh OPD Dapat Rapor Merah

-

MAKASSAR, BKM — Gegara lamban dalam menyerap anggaran, tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar dapat rapor merah.
Hingga akhir triwulan kedua, tercatat secara keseluruhan anggaran yang belum terserap sebanyak Rp3,3 triliun.

Sekretaris Kota Makassar Muh Anshar menjelaskan, OPD yang masuk dalam daftar merah tersebut akan diberi punishment alias hukuman jika di triwulan ketiga ini tidak ada perubahan dalam pelaksanaan program.

Proses refocusing anggaran pun akan dilakukan ke OPD yang serapannya rendah.

Tujuh OPD yang tercatat serapan anggarannya masih sangat rendah berada di bawah persentase 17 persen. Masing-masing Dinas Perpustakaan 16,81 persen, Bagian Umum 15,53 persen, Bagian Prekonomian 15,17 persen.

Bagian Tata Pemerintahan 11,82 persen, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 10,94 persen, Pekerjaan Umum 10,26 persen, dan Bagian Kerjasama yang paling rendah dengan serapan anggaran baru mencapai 7,05 persen.

Total anggaran yang ada pada ketujuh OPD tersebut sebanyak Rp775,4 miliar. Sementara yang telah terealisasi hanya Rp84,6 miliar.

Disebutkan Muh Ansar, serapan hingga triwulan kedua ini sangat lambat sekali. “Untuk itu, yang rapor merah akan diarahkan refocusing anggarannya,” ujarnya.

Tetapi, lanjut Ansar, kepala OPD masih diarahkan dulu membuat laporan mereka. Setelah itu barulah direfocusing.

Hal itu karena pemerintah kota saat ini mencari anggaran untuk program prioritas. Terutama dalam pengendalian covid-19.

“Lambannya proses serapan ini karena pengaruh perencanaan yang lama berproses,” kata dia.

Kepala Bappeda Kota Makassar Harijah Iriani R, menyampaikan hingga triwulan kedua ini seharusnya serapan anggaran itu sudah pada posisi 35 persen ke atas. “Tetapi, dari proses monitoring hanya 12 OPD yang mampu melakukan itu,” sebutnya.

Perempuan yang akrab disapa Iriani itu menegaskan, OPD harus lebih cepat dalam merealisasikan anggaran tersebut. “Terutama yang sifatnya menyangkut program-program dasar yang mencakupi pelayanan dasar masyarakat,” katanya.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar Hamka tidak menampik bila serapan anggaran mereka lamban. “Terutama memang dalam hal program fisik yang dominan,” katanya.

Tetapi, target mereka pada triwulan ketiga ini segera dirampungkan. Permasalahan realisasi ini lebih ke perampungan administrasi. (rhm)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini