Connect with us

Bisnis

BSN Dorong Daya Saing Indonesia Bagian Timur

-

NOTA KESEPAHAMAN -- Kepala BSN, Kukuh S Achmad (kanan) dan Gubernur Maluku, Murad Ismail memperlihatkan dokumen nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

MAKASSAR, BKM — Kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia harus dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia secara merata. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rotte.

Dalam upaya mendukung percepatan wilayah timur Indonesia, khususnya melalui penerapan standar dan penilaian kesesuaian, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S Achmad bersama Gubernur Maluku, Murad Ismail, menandatangani nota kesepahaman di kantor gubernur Maluku, Ambon, Jumat (10/9).
Penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan dapat mensinergikan kegiatan dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan daya saing produk nasional yang berstandar nasional maupun internasional.

”Seperti yang kita ketahui, pala dan cengkeh merupakan rempah-rempah dari Provinsi Maluku yang sudah terkenal sejak beratus-ratus tahun lalu. Tidak hanya itu, potensi perikanannya pun sangat besar. Saya yakin, potensi sumber daya alam tersebut dapat kita maksimalkan melalui kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian,” ujar Kukuh selepas menandatangani nota kesepahaman.
Saat ini, pemerintah mencanangkan Provinsi Maluku sebagi Lumbung Ikan Nasional (LIN). Dimana, sentra-sentra produksi seperti Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Maluku Tenggara, dijadikan daerah penyangga utama ekspor perikanan nusantara.

Jenis hasil laut yang dihasilkan dari provinsi Maluku, di antaranya tuna, cakalang, kerapu, ikan Pelagis besar, ikan Pelagis kecil, ikan Demersal, ikan Karang, udang, lobster, dan cumi-cumi.
”Saya cukup bangga. Karena salah satu UKM binaan BSN dari Maluku, yaitu UKM Nacha, telah berhasil meraih sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk abon ikan Cakalang,” tutur Kukuh.
Kukuh menerangkan, untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), saat ini BSN telah memiliki 5 Kantor Layanan Teknis (KLT).
”Melalui kantor layanan teknis yang tersebar di 5 kota besar, yaitu Makassar, Palembang, Pekanbaru, Bandung, dan Surabaya, kami membina dan mendampingi para pelaku usaha untuk menerapkan SNI. Saya harap, melalui sinergi antara KLT BSN di Makassar bersama Pemerintah Provinsi Maluku, makin banyak lagi pelaku usaha di Maluku yang menerapkan SNI, khususnya UMKM,” harap Kukuh.

Kukuh menegaskan, target peningkatan penerap SNI harus diimbangi dengan tersedianya lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

”LPK yang terakreditasi KAN dapat menjamin kesesuaian dan ketertelusuran standar yang sangat dibutuhkan dalam penerapan SNI. Maka, selain berfokus membina pelaku usaha, KLT BSN bersama Pemerintah Provinsi Maluku juga harus bersinergi untuk meningkatkan ketersediaan LPK di Provinsi Maluku,” papar Kukuh.

Saat ini, di Provinsi Maluku terdapat 9 laboratorium pengujian dan 1 lembaga inspeksi yang telah diakreditasi KAN. Kukuh berharap, sinergi baru ini juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembuatan SNI, meliputi usulan baru dan/atau revisi SNI terkait sektor unggulan daerah.
”Dengan potensi dan SDM yang ada, saya cukup yakin kerja sama ini dapat berperan besar dalam pengembangan SNI guna mengangkat kearifan lokal. SNI yang telah ada juga perlu dikaji ulang agar selaras dengan perkembangan zaman,” pesannya. (mir)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini