Connect with us

Metro

Pemprov Sebut Rp177 M untuk Beberapa Item

Mulai Anggaran Rujab Hingga Tunjangan Pegawai

-

MAKASSAR, BKM–Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Idham Kadir mengatakan, usulan anggaran Rp177 miliar di rencana kerja anggaran perubahan (RKA-P) Tahun 2021, bukan hanya untuk anggaran pemeliharaan rumah jabatan (rujab) gubernur dan wakil gubernur.

Tetapi jelas Idham, anggaran itu mencakup beberapa hal, seperti tunjangan pegawai, perlengkapan kantor, kerumahtanggaan, dan lainnya.
“Mengenai pemberitaan anggaran untuk membiayai kebutuhan dan pemeliharaan tiga rumah jabatan (rujab) yaitu rujab gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah provinsi (Sekprov) yang nilainya Rp 177 miliar itu tidak benar. Anggaran itu keseluruhan dari RKA-P 2021 di Biro Umum, jadi bukan hanya untuk rumah jabatan,” tegas Idham, Kamis (16/9).

Dia merincikan beberapa item yang termasuk dalam RKA-P 2021 pada Biro Umum. Diantaranya administrasi keuangan perangkat daerah berupa gaji dan tunjangan serta TPP untuk 501 pegawai setda sebesar Rp 87 miliar, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah berupa penatausahaan barang milik daerah senilai Rp193 Juta, administrasi umum perangkat daerah berupa peralatan perlengkapan kantor, penerimaan tamu dan SPPD sebesar Rp34 miliar.
“Untuk anggaran administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah berupa gaji tunjangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp6 miliar, sementara fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah berupa kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan setda sebesar Rp12 miliar,” bebernya.

“Jadi untuk anggaran fasilitasi kerumahtanggaan (Rujab) gubernur, wakil gubernur dan sekprov, itu bukan Rp177 miliar seperti yang diisukan, yang benar itu Rp12 miliar.Anggaran fasilitasi kerumahtanggaan itu pun juga sudah mengalami penurunan dari anggaran pokok sekitar Rp2 miliar. Dimana anggaran awalnya Rp15 miliar menjadi sekitar Rp12 miliar,” tambahnya.

Berita sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menilai, usulan anggaran yang diajukan Biro Umum Pemprov Sulsel untuk kebutuhan rumah jabatan (Rujab) gubernur Sulsel Rp177 miliar sangat besar. Olehnya itu, dewan meminta dilakukan pemangkasan 10 miliar.

Permintaan pemangkasan anggaran rujab gubernur juga datang dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Mereka meminta anggaran tersebut dipangkas sebesar 10 persen atau Rp17 miliar, sehingga total usulan pemangkasan sebesar Rp27 miliar.
Legislator Partai Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle, menegaskan, anggaran untuk pembenahan rumah jabatan (rujab) gubernur maupun wakil gubernur Sulsel tetap dirasionalkan mengingat kebutuhan anggaran saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Apalagi, kata ketua Komisi A DPRD Sulsel ini, jika pada tahun sebelumnya selalu ada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang disampaikan oleh Biro Umum Pemprov Sulsel hingga sebesar Rp12 miliar. “Dari pada nanti ada silpa, maka sebaiknya dirasionalkan agar dana itu bisa dimanfaatkan bagi OPD yang anggarannya sangat sedikit.Jadi kita berharap ada pengurahan sebesar Rp27 miliar dari yang diajukan,”ujar Selle di ruang kerjanya, Rabu (15/9). (jun)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini