Connect with us

Kriminal

JPU Jawab Eksepsi Kasus Dugaan Korupsi Terdakwa Pejabat BPN Toraja

-

MAKASSAR, BKM — Sidang kasus dugaan korupsi penyalahgunaan penerbitan sertifikat di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka, Kabupaten Tana Toraja, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar, Selasa (21/9).

Dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjawab eksepsi (nota keberatan), terdakwa pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kabupaten Tana Toraja terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan penerbitan sertifikat HPT Mapongka tahun 2005 sampai 2012. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp9.592.034.841,23.
JPU dalam sidang perkara ini mendudukkan dua pejabat BPN Tana Toraja, Mendo Allorante, Kepala Seksi Hak atas Tanah dan Allo BSc, Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, sebagai terdakwa.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Idil, saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Dimana sebelumnya terdakwa telah didakwa bersalah dalam perkara ini, melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Subidair pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no.9 tahun 1999 serta pasal 3 Undang-undang Tipikor. Lantaran didakwa bersalah, kedua terdakwa juga sebelumnya menolak seluruh dakwaan yang telah dibacakan JPU melalui eksepsi (nota keberatan) yang dibacakan di hadapan majelis hakim Tipikor Makassar.
Lantaran dakwaan JPU dinilai oleh pihak terdakwa itu abscure atau kabur. Atas eksepsi itu, kata Idil, JPU dalam sidang kali ini telah memberikan jawaban di dalam persidangan.
”Tadi JPU telah memberikan jawaban eksepsi terdakwa, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Idil.

Idil menuturkan, apa yang telah didakwakan terhadap terdakwa itu, telah sesuai dengan fakta-fakta dan barang bukti yang ada. Baik itu secara formil maupun secara materil.
Seperti dengan dalam dakwaan primair sesuai peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 9 Tahun 1999. Menyatakan bahwa dalam hal tanah dimohon merupakan tanah kawasan hutan, maka harus lebih dulu dilepaskan dari status kawasan hutan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hanya saja, lanjut Idil, dalam kasus ini terdakwa malah menggunakan kewenangan dan menerbitkan SHM di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka dengan luas keseluruhan 240.010,28 M2 (meter persegi).
”Akibatnya, berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh BPKP Sulsel, negara dirugikan hingga Rp9.592.034.841,23,” pungkasnya. (mat)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini