Connect with us

Headline

Mundur dari Bawaslu, Dipolisikan Gegara Sayang

-

MAKASSAR, BKM — Seorang mantan komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar berinisial N diadukan ke polisi. Pelaporannya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar pada Sabtu (9/10).
Yang mengadukannya adalah A, suami dari seorang perempuan berinisial S. N diduga telah berselingkuh dengan S, yang disebut-sebut sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkot Makassar.
Kepala Seksi Humas Polrestabes Makassar AKP Lando yang dikonfirmasi, Selasa (12/10) siang membenarkan adanya pengaduan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik Unit PPA telah melakukan pemeriksaan terhadap N pada Senin (11/10).

”Untuk hasil pemeriksaan belum bisa disimpulkan. Penyidik Unit PPA sementara mendalami keterangan dari pelapor dan keterangan terlapor. Jika semua sudah diminta keterangan, baik pelapor, terlapor maupun si S, baru penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah terlapor bisa ditetapkan tersangka atau tidak. Semuanya menunggu hasil gelar perkara,” ujar AKP Lando.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang juga Plt Kepala Inspektorat Makassar, Andi Siswanta Attas mengatakan sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke pihaknya terkait dugaan perselingkuhan tersebut. Dia pun mempersilakan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti jika sudah ada pengaduan yang masuk. Selanjutnya, dia menunggu hasil pemeriksaan aparat kepolisian.
“Sejauh ini belum ada laporan soal perselingkuhan tersebut yang masuk ke kami. Kita serahkan ke aparat kepolisian. Nanti kita tunggu hasil tindaklanjutnya seperti apa,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/10).

Wanta melanjutkan, untuk kasus tersebut, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apalagi, dari informasi yang diperoleh, sang perempuan yang dilaporkan tersebut belum pasti ASN Pemkot Makassar.
“Kan belum ada kejelasan apakah ASN yang dimaksud bertugas di Pemkot Makassar. Jadi, biarkanlah dulu polisi bekerja. Kita tunggu hasil dan laporan dari polisi untuk ditindaklanjuti,” tambah Wanta.
Namun, tambah dia, jika memang dalam proses terbukti yang bersangkutan berselingkuh dan merupakan ASN pemkot, pihaknya akan mengambil langkah prosedural dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dalam aturan, jika terbukti, yang bersangkutan bisa dikenai hukuman atau sanksi berupa penurunan pangkat hingga pemecatan. Tergantung seberapa besar pelanggaran yang dilakukan,” tandas Wanta.

Lapor Balik

N yang pernah menjabat sebagai ketua Bawaslu Kota Makassar, disebut berpeluang menempuh jalur hukum lain, yakni melaporkan kasus pencemaran nama baik atas dirinya. “Bisa saja dia (N) lapor balik atas tuduhan pencemaran nama baik, apalagi S sebagai pelapor telah mencantumkan N sebagai pejabat negara, yakni ketua Bawaslu Makassar,” ujar Abd Hakim, salah seorang kerabat N, Selasa (12/10).

Menurut Hakim, dalam sejumlah percakapan N dengan teman, baik itu pria maupun wanita biasa menggunakan kata ‘sayang’. “Kata sayang inilah yang menjadi dasar untuk melaporkan ke polisi,” terangnya.
Hakim menjelaskan, bahwa dalam berkomunikasi banyak orang yang menggunakan kata sayang pada percakapan di WhatAppnya. “Jadi bahaya itu kalau kata sayang bisa menjerat seseorang,” cetusnya.
Sebelumnya, kuasa hukum N, Moh Maulana menyampaikan beberapa hal terkait kasus yang menjerat kliennya. Maulana menegaskan bila N tidak lagi menjabat sebagai ketua maupun anggota Bawaslu Kota Makassar.
“Kami berharap agar saudara N tidak diasosiasikan dalam jabatan dan keanggotaannya terdahulu. Hal itu demi menjaga dan menghormati nama besar Bawaslu,” pintanya.
Menyikapi pemeriksaan terhadap N di Polrestabes Makassar, Senin kemarin, Maulana mengaku masih mendalami laporan dan bukti-bukti yang disampaikan pelapor.
“Dalam pemeriksaan tersebut barulah kami mengonfirmasi fakta, bahwa bukti yang dijadikan sebagai materi dari pelapor terhadap N adalah percakapan di WhatsApp, yang keseluruhan bukti diperlihatkan dalam pemeriksaan sebahagian besar diragukan kebenarannya. Karenanya, terkait dengan fakta tersebut, kami akan merespons dengan serius,”jelasnya.
Hal sama disampaikan komisioner Bawaslu Sulsel Syaiful Jihad. Syaiful mengaku bila dirinya kaget mendengar adanya informasi terkait laporan tersebut.
Meski demikian, dirinya menegaskan bila secara kelembagaan, ketua Bawaslu yang mungkin bisa buat komentar atas nama institusi.

Walau begitu, dirinya memberikan gambaran bila sekitar dua minggu lalu yang bersangkutan sudah menyampaikan pengungunduran diri sebagai komisioner Bawaslu Makassar, dengan alasan hendak fokus pada urusan dan kegiatan lain, sesuai profesi awalnya sebelum aktif di Bawaslu.
Meski belum ada penggantinya, tetapi yang bersangkutan sudah menyatakan mundur dari Bawaslu dan tidak lagi menjalankan tugas-tugasnya sebagai komisioner Bawaslu.
“Kami berharap, kasus yang mencuat ini dapat diproses dan ditangani dengan baik, dengan tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah. Biarlah proses dan mekanisme hukum yang menjelaskan duduk masalahnya, apakah dugaan itu benar terbukti atau tidak,” jelas Syaiful Jihad.
Menurutnya, posisi yang bersangkutan bukan lagi sebagai anggota Bawaslu (telah mundur), tentu akan memudahkan proses penanganannya. “Tetapi sekali lagi, minta komentar resmi dari Pak Arumahi sebagai ketua Bawaslu Sulsel,” tandasnya. (jul-rhm-rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini