Connect with us

Headline

JPU KPK Tepis Saksi Ahli, Bersikukuh Ada Suap

-

BKM/RAHMAT SAKSI AHLI -- Ahli hukum pidana UII Yogyakarta, Prof Dr Muzakir menjadi saksi meringankan bagi terdakwa HM Nurdin Abdullah di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (28/10).

MAKASSAR, BKM — Saksi meringankan (a de charge) kembali dihadirkan dalam sidang lanjutkan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Sulsel Nonaktif HM Nurdin Abdullah. Ahli hukum pidana dari Univesitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Muzakir hadir memberi keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (28/10).

Dalam kesaksiannya, Prof Muzakir menjelaskan, bahwa atas nama itu tidak bisa dijadikan alat bukti dan satu orang saksi itu tidak cukup. “Kalau menunjuk harus bisa dibuktikan dengan alat bukti primer. Sebab dalam pasal 184 KUHAP, tanpa didukung alat bukti itu tidak bisa diinterpretasikan,” ujar Muzakir.
Sebab, lanjutnya, dalam hukum pidana, pemberian hadiah dan tidak diterima langsung itu tidak bisa dijerat. Yang harus bertanggung jawab, menurut Muzakir, adalah penerima langsung. Kalau itu asisten, maka dia yang tanggung jawab.

“Memberikan bantuan untuk kepentingan masyarakat itu sah-sah saja. Jika keuntungan dari proyek kemudian diberikan untuk kepentingan umum, sah-sah saja sepanjang tidak ada penyalahgunaan jabatan. Karena itu tidak kuat dan harus ada deal,” ungkap Muzakir.
Terkait keterangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai hanya menguraikan ilustrasi-ilustrasi hukum dalam perkara suap dan gratifikasi. Saksi a de charge yang dihadirkan tentunya menguntungkan bagi terdakwa dalam persidangan.
JPU menepis pendapat ahli terkait unsur pasal 5, dan pasal 12 yang dibahas. Karena, kata Andri, saksi tersebut sering menjadi ahli a de charge, dengan teorinya itu memang dari awal sidang sebagai ahli.
“Istilah ada pemberi dan penerima. Karena di pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), di situ ada pemberi dan penerima. Makanya itu adalah yang dimaksud dengan pasal yang berpasangan,” kata JPU Andri Lesmana di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (28/10).
Jadi ahli, kata Andri, berpendapat bahwa apabila pemberi dikenakan pasal 5 ayat (1), maka penerima juga harus dikenakan pasal 5 ayat (2). Tetapi dalam perkara ini JPU memiliki kewenangan domainsitis selaku penuntut umum. Karena berdasarkan Undang-Undang Tipikor itu terdiri dari berbagai macam pasal.
“Penerima suap juga tidak hanya ada di dalam pasal 5. Begitu juga pemberi suap. Ada juga di pasal 12, ada juga di pasal 11,” sebut Andri.

Ahli juga, kata Andri, menerangkan ilustrasi apakah pemberi dan penerima suap itu harus mengetahui atau tidak. Itu memang diketahui oleh penerima suap dari uang yang diketahui atau tidak. Sebab dari fakta-fakta sidang memang sudah diterangkan bahwa terdakwa Nurdin Abdullah memang menelepon Salman dan Syamsul Bahri terkait uang yang ada di mereka. “Kan berarti Pak Nurdin Abdullah mengetahui bahwa ada uang-uang itu,” tutur Andri.
Terkait adanya unsur perbuatan terdakwa dalam perkara ini, menurut Andri, memang unsur perbuatannya ada suap. “Perbuatannya memang, dia (Nurdin Abdullah) menerima karena untuk melakukan sesuatu. Artinya tidak melakukan atau melakukan yang berhubungan dengan jabatannya, dan bertentangan dengan kewajibannya. Jadi kalau dia menerima karena ada sesuatu hal yang dilakukan, berarti kan ada yang dia lakukan,” timpalnya.
Nurdin Abdullah melakukan sesuatu hal, karena dia seorang pejabat yang jabatannya melekat. Karena dia punya jabatan, punya kekuasaan, dia bisa memerintahkan anak buahnya. “Itu kan melakukan sesuatu sebenarnya,” ungkapnya.
Tapi, lanjutnya, justru ahli ini menilai bahwa kewenangan melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu. Harus yang ada di surat pengangkatan, menurut pendapat ahli yang disampaikan dalam persidangan.
“Kami melihat secara luas bahwa, kalau bertentangan dengan kewajibannya berarti terkait juga dengan norma-norma yang ada di masyarakat,” pungkasnya.

Terkait OTT KPK terhadap tersangka, kata Andri, ahli mengilustrasikan jika operasi itu berarti pasti ada surat tugas. Berarti itu dianggap ahli itu disengaja, dan itu dianggap ahli berarti ada pembiaran.
“Tapi kami melihatnya dari persepsi yang berbeda. Bukan persepsi pidana lainnya. Tadi beliau (ahli) persepsikan terkait pidana pembunuhan. Tapi kalau kita lihat dari pidana lainnya kan tidak bisa juga dipersamakan, seperti halnya perkara narkoba,” tandasnya.
Andri menyebutkan seperti kurir. ”Penyidikan tahu kurir narkoba membawa sesuatu, apa langsung dicegah? Pasti penyidik akan mencari siapa di baliknya. Tapi itu kan itu tidak bisa disamakan. Itu juga kan operasi namanya. Artinya kan itu tergantung aspek hukumya yang mau diambilnya seperti apa. Kalau OTT dianggap kesengajaan berarti pasal suap ini tidak berlaku,” kuncinya. (mat)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini