Connect with us

Headline

1.000 ASN Penerima Bansos di Sulsel Terancam Sanksi

-

MAKASSAR, BKM — Sedikitnya 1.000 aparatur sipil negara (ASN) di Sulawesi Selatan dinyatakan telah menerima bantuan sosial (bansos). Jenisnya bansosnya bervariasi. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kepala Dinas Sosial (Dissos) Sulsel Irawan Bintang, membenarkan hal itu. Menurutnya, pihaknya masih menelusuri siapa saja ASN yang menerima bantuan tersebut.
“Kami sudah kontak pusat (Jakarta), belum ada data. Baru mau konfirmasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kemarin muncul itu persoalan melalui jaringan Kemensos,” katanya, Rabu (24/11).
Irawan menambahkan bahwa ASN yang menerima bansos tersebut terancam mendapatkan sanksi. Termasuk mengembalikan bansos yang telah diterimanya. “Jadi tergantung pembina kepegawaian, gubernur, bupati dan wali kota,” ungkap Irawan.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan (BKD Sulsel Imran Jausi, menegaskan bahwa sampai saat ini dirinya belum mendapat konfirmasi dari pihak manapun perihal adanya ASN menerima bansos. Namun dirinya tidak menampik bila tersebar kabar adanya ASN di Provinsi Sulsel melakukan hal itu.
“Kalau berdasarkan aturan, ASN tidak boleh menerima (bansos). Saya tidak tahu apa memang ada atau tidak di Sulsel. Belum ada koordinasi ke saya. Kita tunggu laporannya saja,” kata Imran Jausi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Makassar Muhyiddin yang dihubungi, mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan ada ASN Pemkot Makassar yang ikut menikmati bansos. Menurutnya, saat ini pihaknya memang sementara melakukan verifikasi terhadap penerima bansos di Makassar. Verifikasi dilakukan secara teliti dan menggunakan aplikasi map di google untuk mempertegas dan memperjelas para penerimanya. “Kami masih sementara melakukan verifikasi. Hingga saat ini belum ada ditemukan penerima bansos yang berstatus ASN,” tandasnya
Diminta tanggapannya secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Sulsel Bidang Pemerintahan Selle KS Dalle, mengemukakan bahwa lembaga atau instansi penyalur bantuan sosial yang paling pertama mesti dimintai pertanggujawaban terkait kasus tersebut. Legislator Partai Demokrat Sulsel ini menilai, karena merekalah sehingga kelompok penerima tidak tepat sasaran, “Kenapa bisa menyerahkan kepada kelompok sasaran yang tidak tepat,” cetus Selle KS Dalle, kemarin.
Lembaga antikorupsi Celebes Law And Transperency (CLAT) mendorong aparat penegak hukum (APH), seperti Polda Sulsel dan Kejati untuk turun mengusut dugaan penyimpangan penyaluran dana bansos yang dinikmati ASN di daerah ini. Ketua CLAT Irvan Sabang, menegaskan bahwa dalam kasus ini bukan hanya status ASN-nya yang dipersoalkan, namun harus diusut tuntas.
”Kenapa ASN yang menerima dana bansos tersebut bisa masuk dalam daftar penerima. Bisa saja terjadi kesalahan penginputan data penerima bansos PKH dan BPNT. Jangan sampai ada indikasi unsur kesengajaan,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan terdapat sekitar 31 ribu ASN yang terindikasi menerima bansos dari Kementerian Sosial, baik itu program PKH maupun BPNT. “Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara), itu didata yang indikasinya PNS ada 31.624 ASN,” ujar Risma saat konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis (18/11) pekan lalu.

Risma menjelaskan data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, sebanyak 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos.
Bahkan dia menyebut bahwa profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan sebagainya. “Data itu kita sampaikan ke BKN, kita scanning data kependudukan, ‘tolong dicek apa ini PNS atau bukan?’ Ternyata betul (ASN),” kata Risma.
Menurut Risma, ASN tidak berhak menerima bansos. Sebab dalam kriteria yang ditetapkan Kemensos, seseorang yang tidak boleh menerima adalah mereka yang mendapatkan pendapatan tetap, apalagi ASN digaji oleh pemerintah.
Nantinya, data tersebut akan dikembalikan ke daerah untuk dilakukan verifikasi ulang serta ditindaklanjuti. Ia berharap pemda segera memberikan respons agar Kemensos bisa terus memperbarui data secara berkala.
“Macam-macam ada yang dulunya miskin, ada yang masuk jadi PNS. Kita memang perbaiki terus. Kita sangat mengandalkan (pemerintah) daerah,” ujar dia. (jun-rhm-mat-rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini