Connect with us

Gojentakmapan

Pernikahan Anak di Bawah Umur di Maros Meningkat

-

MAROS, BKM — Angka pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Maros ditahun 2021 ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020. Hal ini disampaikan Humas engadilan Agama Kabupaten Maros, Arif Ridha, Senin (22/11).
Ia mengatakan, total permohonan pernikahan anak yang masuk ke Pengadilan Agama hingga November 2021 mencapai 384.
”Hingga bulan November perkara pernikahan anak di bawah umur yang masuk mencapai 384. Yang dikabulkan 357. Sisanya dicabut dan ditolak,” katanya.
Ia menambahkan, jumlah tersebut meningkat cukup pesat jika dibandingkan dengan tahun 2020.

”Pada tahun 2020, permohonan pernikahan anak di bawah umur yang masuk 237. Sedangkan yang dikabulkan 235. Sisanya dicabut atau ditolak,” terangnya.
Ia mengatakan, faktor penyebab tingginya pernikahan dini di Maros yang paling banyak akibat pergaulan bebas. ”80 persen akibat pergaulan bebas,” sebutnya.
Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan, selain pergaulan bebas, ada pula faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini.
”Ada juga perkawinan kekerabatan, ada juga karena budaya yang menerima lamaran untuk anak perempuannya yang masih berusia anak. Karena ada kakak laki-lakinya yang belum menikah. Dengan harapan uang panaik untuk anak perempuan bisa juga digunakan untuk uang panaik kakak atau saudara laki-lakinya,” jelasnya.

Faktor lainnya anak perempuan lebih banyak yang putus sekolah. Karena kurang diprioritaskan dalam keluarga dibandingkan anak laki-laki. Juga, anak perempuan susah mengakses sekolah lanjutan (SMP/SMA), karena jauh dari tempat tinggalnya di beberapa tempat yang akhirnya menerima lamaran walau umurnya belum cukup,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. ”Ada MoU antara Pengadilan Agama dengan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) DP3A. Semua permohonan dispensasi nikah harus mendapat pengantar hasil konseling dari Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA),” lanjutnya.
Ditambahkan, akan ada sanksi administrasi yang diterima pihak keluarga bagi mereka yang tetap nekat melakukan pernikahan dini. ”Sanksi administrasi yang akan diterima warga adalah tidak akan diberikan izin pesta. Sanksi sosialnya adalah perangkat desa bersama tokoh masyarakat tidak akan menghadiri pernikahannya,” terangnya.
Ia pun berharap dengan adanya upaya yang telah dilakukan, angka pernikahan dini di Kabupaten Maros bisa menurun. (ari/c)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini