Connect with us

Headline

ASS: Penerima Bansos Kebanyakan ASN Baru

-

MAKASSAR, BKM — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tidak membantah ada pegawai di jajarannya menikmati bantuan sosial (bansos), baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ia mengatakan, banyak pegawai berstatus PNS di Sulsel yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial.
“Ada laporannya. Dia ASN yang baru masuk, terdata (terima PKH) dulu,” ungkap ASS yang dikonfirmasi di kantor Gubernur Sulsel, Kamis (25/11).
Sudirman menjelaskan, kebanyakan pegawai ini baru lulus sebagai PNS. Dulunya mereka terdata sebagai penerima PKH. Saat lulus PNS, data mereka masih terdaftar sebagai penerima.
“Tapi data di provinsi ini kan juga dari kabupaten/kota. Untuk perubahan data tentu juga dari kabupaten/kota. Jadi perlu diperbaharui di Data Terpadu Kesejahteran Sosial,” ujarnya.
Apakah akan diminta mengembalikan? Sudirman mengaku menunggu petunjuk dari Kementerian Sosial. Dinas Sosial juga sedang melakukan verifikasi data kepegawaian untuk pegawai yang masih menerima bantuan sosial tersebut.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel Sri Rahmi mengaku kaget dengan penerimaan bansos bagi seribuan ASN di daerah ini. “Tidak boleh itu ASN menerima bantuan bansos,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini, kemarin.
Legislator Partai Golkar Sulsel John Rende Mangontang (JRM) berharap agar masalah tersebut segera didorong agar kasus ini diusut tuntas. Termasuk membawanya ke ranah hukum jika terbukti ada praktik kolusi dan nepotisme di dalamnya.
“Tetapi bisa jadi juga mereka menerima sebelum menjadi ASN, namun tidak diperbaiki. Jadi cukup dikembalikan saja kerugian negara itu dan diberikan ke yang berhak. Tetapi kalau memang terbukti ada pelanggaran hukum, harus diproses,” tandas JRM yang juga anggota Komisi E DPRD Sulsel.
Hal sama dilontarkan anggota Komisi E DPRD Sulsel Wahyuddin M Nur. Ketua DPD Partai Hanura Sulsel terpilih ini juga mendesak agar Dinas Sosial Sulsel terus mengusut kasus ini, agar bantuan untuk warga prasejahtera itu sampai ke tangan yang berhak.
“Saya kira mereka (PNS) ini telah mengambil hak orang lain. Masih banyak yang harusnya mendapat bantuan tetapi tidak tersentuh,” jelas Wahyuddin.
Untuk itu, dirinya meminta agar Dinsos tidak lagi menunggu bola atau instruksi pusat. Tetapi proaktif melakukan pengecekan data penerima se-Sulsel. “Dinas terkait harus mendata ulang, mulai tingkat RT/RW,” katanya.

Selain itu, ia meminta agar kerugian negara ini dikembalikan. Sehingga hasil dari verifikasi Dinsos nanti, minimal seribuan oknum ASN ini melakukan pengembalian.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Muhyiddin mengungkap, dari hasil verifikasi data by name by address (BNBA), tercatat ada sembilan ASN dan delapan anggota TNI terdaftar sebagai penerima bansos PPKM Kemensos RI.
“Untuk saat ini, berdasarkan hasil verifikasi by name by adress kita temukan ada sembilan ASN menjadi penerima manfaat bansos PPKM. ASN itu kebanyakan bertugas di kecamatan maupun kelurahan,” ungkap Muhyiddin, Kamis (25/11).
Dia melanjutkan, ASN yang tercatat sebagai penerima manfaat bansos ada yang mendaftar melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DPKS) dan ada yang secara mandiri lewat aplikasi. Mereka terdata sebagai penerima Bansos PPKM periode Juli-September.
Data sementara yang ditemukan sesuai hasil verifikasi, di Kecamatan Rapocini, tercatat ada dua PNS yang masuk keluarga penerima manfaat (KPM), di Mamajang satu ibu rumah tangga yang suaminya berstatus PNS. Sementara di Kecamatan Tamalanrea satu KPM PNS dan satu KPM TNI.
Sedang di Kecamatan Tallo, terdeteksi satu keluarga penerima manfaat yang suamiya PNS, Kecamatan Tamalate satu KPM yang orangtuanya berstatus PNS. Di Kecamatan Mariso paling banyak. Yakni empat KPM suami TNI aktif, tiga KPM TNI aktif, dua PNS, dan satu KPM bersuami PNS.
Untuk sementara, kata Muhyiddin, itu yang terdata. Hingga saat ini pihaknya masih merampungkan verifikasi data-data penerima manfaat bansos PKH dari Kementerian Sosial tersebut.
“Tidak menutup kemungkinan bisa bertambah data PNS yang tercatat sebagai penerima manfaat. Kita masih terus melakukan verifikasi,” tambah Muhyiddin.
Dikatannya, kendati keluarga PNS/TNI ditemukan sebagai penerima manfaat, namun karena data tersebut terdeteksi di awal, pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) langsung mencabut nama mereka dari daftar penerima bansos. “Data mereka langsung dicabut dan tidak boleh menerima bantuan. Mereka juga tidak diberikan Kartu Keluarga Sejahtera,” ungkapnya.
Penerima manfaat bansos PPKM ini disalurkan langsung dari Kemensos melalui Bank BRI melalui program Himbara.
Dia melanjutkan, penerima program ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang juga terkoneksi dengan data Pemkot Makassar. Selain itu, masyarakat juga bisa mendaftar secara mandiri melalui aplikasi yang disediakan Kemensos.
Muhyiddin menilai, kemungkinan ASN dan TNI tersebut mendaftar secara mandiri. “Besar kemungkinan mereka daftar secara mandiri, karena siapa saja bisa mendaftar. Kami juga tidak tahu kenapa KK-nya bisa lolos,” ujarnya.
Pihaknya akan terus menelusuri data-data penerima bansos tersebut. Sebab kurang lebih 15 ribu KPM di Makassar yang mendapat bantuan ini. “Mereka dapat Rp200 ribu per bulan. Jadi mekanismenya mereka membelanjakan uang tersebut ke 150 warung yang telah ditunjuk pihak BRI,” paparnya.
Muhyiddin berkomitmen untuk memperbaiki data-data masyarakat kurang mampu yang layak mendapat bantuan. Pihaknya akan melibatkan RT/RW, kelurahan, dan kecamatan untuk memverifikasi ulang data penerima bantuan di Makasaar.
Terpisah, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menegaskan, penerima bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 dipastikan tepat sasaran. “Kalau bansos APBD, saya pastikan tidak ada,” tegasnya.
Danny menambahkan, bansos Makassar sebelumnya telah diaudit, dan tidak ada masalah yang ditemukan. Kecuali bansos yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) memang perlu diverifikasi.
“Kalau bansos Kemensos, saya belum tahu. Karena yang mengincar itu kan TKSK. Saya akan cek,” pungkasnya.
Terpisah, anggota DPRD Kota Makassar meminta kepada wali kota untuk mengambil tindakan tegas terhadap sembilan oknum PNS yang terdata menerima dana bansos.

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, menegaskan bahwa PNS tersebut tidak berhak menerima dana bansos. Hal ini karena dalam pagu gaji mereka sudah ada tunjangan yang diberikan.

Ia meminta untuk mengidentifikasi terlebih dahulu apakah PNS yang menerima berasal dari golongan rendah.

“Kalau ada PNS yang terima dana bansos, dilihat dulu kualifikasinya, jangan sampai golongan terendah. Tapi kalau PNS itu tidak berhak menerima bansos, karena dalam pagu gaji mereka sudah ada tunjangan. Gajinya ada item belanja tunjangan,” ungkapnya.

Olehnya, ia minta kepada wali kota Makassar untuk mengambil tindakan terhadap ASN tersebut.

“Saya minta ke wali kota untuk melakukan timdakan tegas kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Ray Suryadi Arsyad, mengakui bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, banyak sekali kesemrawutan data penerima dan yang tak menerima.

“Ini menjadi PR buat pemerintah untuk menyelesaikan data yang amburadul. Kita lihat di lapangan banyak sekali yang tidak sesuai,” ucapnya.

(jun-rhm-rif-nug)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini