Connect with us

Headline

ASS: Penerima Bansos Kebanyakan ASN Baru

-

MAKASSAR, BKM — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tidak membantah ada pegawai di jajarannya menikmati bantuan sosial (bansos), baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ia mengatakan, banyak pegawai berstatus PNS di Sulsel yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial.
“Ada laporannya. Dia ASN yang baru masuk, terdata (terima PKH) dulu,” ungkap ASS yang dikonfirmasi di kantor Gubernur Sulsel, Kamis (25/11).
Sudirman menjelaskan, kebanyakan pegawai ini baru lulus sebagai PNS. Dulunya mereka terdata sebagai penerima PKH. Saat lulus PNS, data mereka masih terdaftar sebagai penerima.
“Tapi data di provinsi ini kan juga dari kabupaten/kota. Untuk perubahan data tentu juga dari kabupaten/kota. Jadi perlu diperbaharui di Data Terpadu Kesejahteran Sosial,” ujarnya.
Apakah akan diminta mengembalikan? Sudirman mengaku menunggu petunjuk dari Kementerian Sosial. Dinas Sosial juga sedang melakukan verifikasi data kepegawaian untuk pegawai yang masih menerima bantuan sosial tersebut.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel Sri Rahmi mengaku kaget dengan penerimaan bansos bagi seribuan ASN di daerah ini. “Tidak boleh itu ASN menerima bantuan bansos,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini, kemarin.
Legislator Partai Golkar Sulsel John Rende Mangontang (JRM) berharap agar masalah tersebut segera didorong agar kasus ini diusut tuntas. Termasuk membawanya ke ranah hukum jika terbukti ada praktik kolusi dan nepotisme di dalamnya.
“Tetapi bisa jadi juga mereka menerima sebelum menjadi ASN, namun tidak diperbaiki. Jadi cukup dikembalikan saja kerugian negara itu dan diberikan ke yang berhak. Tetapi kalau memang terbukti ada pelanggaran hukum, harus diproses,” tandas JRM yang juga anggota Komisi E DPRD Sulsel.
Hal sama dilontarkan anggota Komisi E DPRD Sulsel Wahyuddin M Nur. Ketua DPD Partai Hanura Sulsel terpilih ini juga mendesak agar Dinas Sosial Sulsel terus mengusut kasus ini, agar bantuan untuk warga prasejahtera itu sampai ke tangan yang berhak.
“Saya kira mereka (PNS) ini telah mengambil hak orang lain. Masih banyak yang harusnya mendapat bantuan tetapi tidak tersentuh,” jelas Wahyuddin.
Untuk itu, dirinya meminta agar Dinsos tidak lagi menunggu bola atau instruksi pusat. Tetapi proaktif melakukan pengecekan data penerima se-Sulsel. “Dinas terkait harus mendata ulang, mulai tingkat RT/RW,” katanya.

Halaman
1 2 3

Share

Komentar Anda

Populer Minggu ini