Connect with us

Politik

Gerbang Tani Tolak Rencana Penangkapan Ikan terukur

-

IST Idham Arsyad

MAKASSAR, BKM–Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui organisasi sayap yakni Gerbang Tani menolak rencana Kementrian Perikanan dan Kelautan (KKP) untuk menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk investor asing.
Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerbang Tani, Idham Arsyad mengaku bila pihaknya telah menolak rencana KKP menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk investor asing sebab akan menyebabkan peminggiran secara sistematis potensi nelayan lokal dan tradisional.
“Kebijakan ini sangat tergesa-gesa dan belum ada kajian yang mendalam. Hal ini sangat mungkin akan menimbulkan gesekan antara nelayan besar dan nelayan tradisional. Apalagi zona penangkapan ikan dibagi kuota komersial, non komersial dan tradisional. Katagori pembagian ini mudah diskenariokan, namun akan menimbulkan banyak masalah dilapangan, apalagi di Indonesia selama ini pengelolaan lautnya masih dengan cara unregulated dan unreported,”ujar Idham Arsyad melalui rilis yang dikirim, Kamis (25/11).

Menurut Idham, semestinya KKP mulai mempersiapkan tata kelola laut yang baik dan regulated terlebih dahulu, dan itu membutuhkan kajian dan persipana yang mendalam.
Dalam pernyataannya, Menteri Perikanan dan Kelautan, menyampaikan bahwa dalam penerapan penangkapan ikan terukur nanti akan dibagi ke dalam 6 zona wilayah penangkapan dengan potensi yang sangat besar kurang lebih 12 juta ton. “Penentuan zonasi dan kebijakan yang semata-mata pertimbangan ekonomi, tanpa diberengi program-program penguatan nelayan tradisional, sama aja dengan menjual laut kita ke pihak asing” ujar Ketum DPN Gerbang Tani
“Saat ini dalam rangka recovery pandemi covid -19 semestinya kita kedepankan strategi penguatan nelayan-nelayan lokal, dimana selama pandemi mereka sangat terpukul karena import ikan yang tidak berjalan efektif yang disebabkan karena adanya pembatasan sosial ataupun faktor lainnya. Jika dalam tahap pemulihan, nelayan-nelayan tradisional dihadapkan pada investor asing, maka mereka pasti akan susah bangkit”ujarnya

Sebelumnya, KKP menaikan pendapatan negara non pajak yang sampai 400 %. Ini menjadi pukulan telak yang dialami nelayan, saat sedang recovery dari pandemi.
“Selain itu, penangkapan ikan secara besar besaran akan menyebabkan program blue carbon akan terganggu. Sebab laut akan semakin ramai dan dikotori kapal penangkap ikan dengan gross ton yang sangat besar. Jadi alih alih kita memanfaatkan blue carbon, malah Indonesia akan tercatat sebagai negara dengan peningkatan emisi karbon dari sektor kelautan yang sangat tinggi. Hal ini juga bertentangan dengan arahan bapak presiden RI, Joko Widodo, yang menargetkan net zero emission di tahun 2050”,jelas mantan Sekjend KPA ini. (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini