HARI Antikorupsi Sedunia (Hakordia) diperingati 9 Desember kemarin. Dalam rangkaian itu, Djusman AR selaku Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, dan Direktur Lembaga Peduli Sosial, Ekonomi, Budaya, Hukum, dan Politik (LP-SIBUK) Sulsel hadir menjadi narasumber pada siniar (podcast) untuk kanal Youtube Berita Kota Makassar.
DALAM penjelasannya, aktivis antikorupsi ini meminta semua pihak untuk terlibat mengawasi dan memaparkan laporan penanganan korupsi di Indonesia. ”Perlu kita tahu, di peringatan Hari Antikorupsi bukan hanya turun ke jalan. Tapi yang paling penting dan mendasar adalah bagaimana ada sebuah gerakan refleksi, apa yang harus dibenahi dan apa yang harus diperbaiki. Termasuk kerjaan apa yang harus diangkat,” terang Djusman.
Menurutnya, walaupun ada gerakan turun ke jalan, tapi tidak sekadar seremoni belaka. Melainkan harus ada wujud pelaksanaan, sekaligus dibarengi dengan penyerahan laporan antikorupsi.
“Itu artinya peringatan Hari Antikorupsi diramaikan di seluruh dunia. Dengan adanya laporan itu akan menjadi pegangan kuat, karena dengan desakan pelaporan antikorupsi ke masyarakat itu akan menjadikan banyak saksi yang melihat secara sistematis. Setidaknya akan menjadi benteng suara rakyat untuk mengetahui penanganan korupsi saat ini,” tandasnya.
Menurut Djusman, banyaknya pengungkapan kasus yang dilakukan KPK, Polda serta kejaksaan, tampak kencang dilakukan aparat penegak hukum. ”Tapi itu harus dikaji. Kalau saya pribadi secara kelembagaan, kita harus lihat apakah yang diungkap itu kasus sudah lama atau masih baru. Sebab selama ini banyak kasus yang tidak terkuak, sehingga kemudian baru dikatakan terungkap, atau semakin banyak yang bisa dikategorikan baru,” jelas Djusman.
Kejadian ini, diakui Djusman cukup luar biasa. Sebab pada tahun berjalan begitu banyak kasus yang terungkap. ”Artinya, kita bersepakat bahwa gerakan pemberantasan korupsi ada kemajuan. Karena yang kemarin-kemarin tak pernah tersentuh hukum,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan NGO di Sulawesi, Djusman mengaku tidak pernah mendirikan cabang-cabang di daerah. Hal itu dilakukan agar jangan sampai tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi. Sebab pihaknya tidak hanya fokus pada upaya penindakan, melainkan harus ada keseimbangan dan melakukan pencegahan.
Djusman mengingatkan, yang harus dilakukan saat ini dalam rangka pencegahan korupsi adalah penguatan sumber daya manusia (SDM). Guna mengidentifikasi substansi kasus, mereka mesti dibekali dengan pengetahuan.
”Merujuk pada definisinya, jika ada kerugian negara sudah pasti ada perlawanan hukum. Sampai saat ini pemerintah masih terkadang mengecewakan dalam hal keterlibatan korupsi. Sementara kita pahami bahwa perkara korupsi menganut azas prioritas cepat. Tapi masih banyak kasus yang ditangani polda atau kejaksaan, tertatih-tatih untuk menyempurnakan hal itu,” jelasnya.
Djusman berharap, para pemimpin daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati harus senantiasa memegang teguh pada pijakan yang ada. Termasuk seperti apa tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang. (ita)
