Connect with us

Metro

Gandeng Kejari Bentuk Tim Pemburu Aset

-

MAKASSAR, BKM– Penyelamatan aset masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dan diseriusi oleh Pemerintah Kota Makassar.
Banyak aset pemkot, khususnya yang merupakan lahan menjadi incaran para mafia tanah.
Aset tanah yang berstatus sertifikat saja, sangat rawan untuk lepas. Apalagi yang belum disertifikatkan.
Demi menyelamatkan aset-aset yang ada, Pemerintah Kota Makassar menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar untuk membentuk tim pemburu aset.
Untuk itu, kedua belah pihak melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) terkait penanganan bidang hukum perdata dan tata usaha negara bertempat di ruang Sipakalebbi, Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (13/1).
Kejaksaan akan memberikan pendampingan hukum kepada Pemkot Makassar, terkait permasalahan hukum perdata yang dihadapi jika ada aset yang bersoal.
Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Sundari, mengatakan, penandatanganan ini merupakan hal sangat penting, berdasarkan kewenangan dan amanat dalam undang undang.
“Penandatangan kerjasama ini sangatlah penting, untuk mengoptimalisasi kewenangan kejaksaan sesuai tupoksinya dalam undang undang melakukan pendampingan hukum perdata kepada pemerintah maupun BUMD nya,” ujar kajari.
Menurutnya, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tersebut, kejaksaan juga memberikan konseling mediator dan fasilitator kepada pemerintah kota.

“Hal ini guna memaksimalkan perdata pemerintahan dan mengontrol ASN agar terhindar dari masalah hukum, serta memberikan perlindungan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah,” imbuhnya.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, yang didampingi Wakil Wali Kota, Fatmawati Rusdi, mengatakan, penandatanganan kerjasama ini betul-betul sangat strategis sekali bagi Pemkot Makassar.
“Kita banyak gugatan aset sekarang, kerjasama ini tentunya betul betul sangat strategis, makanya sekarang kita buat tim pemburu aset lagi, sama seperti yang saya buat dulu,” terang Danny.
Danny mengatakan, untuk lahan dan bangunan sekolah dasar saja, ada 33 yang digugat.”Kalau kita tidak berupaya selamatkan, bisa lewat itu,” kata Danny.

Sejumlah OPD terkait dilibatkan dalam penyelamatan aset ini. Diantaranya Dinas Pertanahan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda, Bagian Kerja Sama, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Bagian Hukum.
Data dari Dinas Pertanahan Kota Makassar mencatat 4.491 bidang lahan merupakan aset Pemkot Makassar. Namun dari angka tersebut, baru 404 bidang lahan yang bersertifikat. Sementara sisanya sebanyak 4.087 bidang belum mengantongi sertifikat. (rhm)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini