Connect with us

Bisnis

Kemenkeu Kaji Usulan Menperin

-

JAKARTA, BKM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji usulan Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, untuk membebaskan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada mobil dengan harga di bawah Rp250 juta mulai tahun ini.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, mengatakan, pemerintah akan mengkaji usulan tersebut secara hati-hati. Menurutnya, usulan insentif tersebut juga akan diselaraskan dengan PP 74/2021 yang mengatur tarif PPnBM berdasarkan emisi gas buang mobil.
”Terkait PPnBM mobil, kami harus menjaga konsistensi dengan kebijakan yang sudah kami bangun,” katanya melalui konferensi pers secara virtual, Rabu (12/1).

Febrio mengatakan, pemerintah terus berupaya menjaga momentum pemulihan sektor otomotif yang mulai terlihat sejak tahun lalu. Menurutnya, pemulihan tersebut utamanya karena pemberian insentif PPnBM DTP hingga Desember 2021 yang berdampak pada meningkatnya angka penjualan mobil.
Dia menilai pemberian insentif itu telah secara efektif meningkatkan kepercayaan masyarakat kelas menengah untuk membeli mobil. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga membuat harga mobil lebih terjangkau bagi masyarakat.
Memasuki 2022, Febrio menyebut pemerintah mengharapkan tren pemulihan sektor otomotif tersebut dapat berlanjut. Oleh karena itu, usulan Menperin tetap harus dikaji secara serius karena berpotensi mendukung pemulihan industri otomotif di dalam negeri.
”Itu menjadi pertimbangan yang cukup serius. Kami akan mempelajari dampaknya yang juga positif. Akan kami kaji bersama K/L lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengusulkan pembebasan PPnBM pada mobil dengan harga di bawah Rp250 juta dan memiliki local purchase minimal 80 persen mulai tahun ini. Menurutnya, insentif tersebut akan menjadi pendorong pemulihan sektor otomotif dari pandemi Covid-19 sekaligus mempermudah masyarakat mengakses mobil dengan harga murah.
Sementara itu, PP 74/2021 dirilis untuk memberikan insentif kepada mobil yang beremisi rendah. Pada kendaraan listrik, dikenakan PPnBM 15 persen dengan dasar pengenaan pajak (DPP) 0 persen dari harga jual mulai 16 Oktober 2021. Tarif PPnBM akan naik secara bertahap pada kendaraan yang memproduksi emisi lebih tinggi. (int)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini