Connect with us

Sulselbar

Awal Tahun 2022 Tana Toraja Sudah UHC

-

MAKALE, BKM.COM–Pemda Tana Toraja, Selasa (18/1),launching Universal Helath Converage (UHC) di Gedung Tammuan Mali, Makale.

Launhcing UHC dari Deputi Direksi Wilayah Sulselbartral, dr Beno Herman, Ketua DPRD Welem Sambolangi, Sekda Semuel Tande Bura, Ketua Tim Penggerak PKK Yariana Somalinggi, Wakil Ketua PKK Erni Yetti Riman, dan para pimpinan OPD.

Wabub Zadrak Tombeg, sebelum laounching menjelaskan, setelah Tana Toraja UHC merupakan kerinduan yang sudah lama diantikan masyarakat Tana Toraja, dan itu menjadi tonggak sejarah.

Menurut Zadrak, program Pemerintah semua daerah UHC, karena keunggulannya jasa pelayanan  kesehatan peserta asuransi BPJS khusus Kartu Indonesia Sehat (KIS) birokrasi pelayanan mudah, sudah simpel dan tidak berbelit-belit.

Sebelum Tana Toraja lounching UHC enam bulan lalu baik eksekutif maupun legislatif intens dialog strategi Tana Toraja segera wujudkan UHC. Dan sekarang kita buktikan, setelah mendapat dukungan dari semua pihak,  hasilnyapun merata secara luas kepada warga.

Demikian pula keunggulan dari
UHC adalah jaminan pelayanan dasar BPJS sudah bermutu dan berkualitas, baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit (RS). Kini
Tana Toraja Toraja 10 besar kabupaten UHC di Sulsel dari 24 kabupaten/kota, ujar Zadrak.

Kadis Kesehatan Tana Toraja, dr Ria Minoltha Tanggo, sebelumnya katakan, Tana Toraja diawal tahun 2022 sudah UHC setelah 267.925 warga memilik KIS, atau 99,5%. Dengan rincian, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebanyak 135.835 jiwa. Demikian pula PBI APBD 65.754, Pekerja Penerima Upah (PPU) 43.094, Penerima Bukan Pekerja Upah (PBPU) 18.519, dan Bukan Pekerja (BP) 4.725.

Dan komitmen Pemda bersama DPRD wujudkan UHC melalui jaminan kesehatan semesta, tahun 2022 disiapkan anggaran Rp 35.216.000.000, singkat Ria Minolth.

Ditambahkan, dr Beno Herman, dari Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal, luar biasa kerjasama Forkopinda di Tana Toraja kerja keras menjadikan daerah ini UHC. Pasca UHC sukses di Tana Toraja warga miskin tidak boleh lagi sakit.

Kartu JKN sudah wajib isi dompet setelah KTP, sehingga esensi UHC pemulihan ekonomi, jauh lebih penting kesehatan diutamakan ketimbang infra struktur fisik, imbub dr Beno Herman.

Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, tidak menampik kalau dampak UHC dirasakan masyarakat, sebab layanan kesehatan dengan prinsip keadilan telah dinikmati.

Dan jaminan Pemda Tana Toraja pasca UHC, bagi warga menjalani perawatan di RS tidak menjadi alasan lagi layanan telat karena proses adimnistrasi, pungkas Welem (agus).

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini