Connect with us

Headline

FPG Usul Pansus Pemilihan Wagub

Fraksi Pengusung Belum Bersikap

-

MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan belum mengegandakan jadwal untuk rapat paripurna pemberhentian Nurdin Abdullah (NA) sebagai gubernur dan pengangkatan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) sebagai gubernur definitif. Hal itu disampaikan Ketua DPD Sulsel Andi Ina Kartika Sari yang ditemui Jumat (21/1) petang.

“Saya sendiri belum menetapkan, belum membicarakan atau menetapkan waktu. Kami masih menunggu mekanisme sesuai dengan aturan yang ada di DPR,” jelas Andi Ina Kartika.
Menurut Andi Ina, mekanisme yang dimaksud adalah rapat fraksi dan rapat pimpinan lalu kemudian rapat Badan Musyawarah (Bamus). “Nanti setelah itu barulah keluar agenda rapat paripurna. Sebelum itu berjalan, maka tidak ada agenda,” jelas politisi Partai Golkar Sulsel ini.
Terpisah, Fraksi Partai Golkar Dewan (FPG) Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pemilihan wakil gubernur (wagub) pendamping Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel Rahman Pina menyikapi terbitnya keputusan presiden (keppres) tentang pengesahan pemberhentian Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

“Sebagai proses awal menuju pemilihan wakil gubernur, maka DPRD Sulsel tentu akan membentuk pansus pemilihan wakil gubernur,” ujar Rahman Pina, Jumat (21/1).
Fraksi Golkar berharap, pembentukan pansus ini bisa bersamaan dengan paripurna penetapan pemberhentian gubernur dan pengusulan wakil gubernur menjadi gubernur. Rahman Pina berpandangan, proses ini harus cepat karena sebagai amanah. Proses ini harus selesai hingga Maret 2022.
“Dengan terbitnya surat keputusan presiden tersebut, maka ada tiga kewenangan yang harus dijalankan DPRD Sulsel sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018. Pertama, DPRD Sulsel mengusulkan pemberhentian Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui putusan paripurna DPRD. Kedua, DPRD Sulsel mengusulkan wakil gubernur Sudirman Sulaiman menjadi gubernur definitif. Dan yang ketiga, DPRD diberi kewenangan untuk memilih wakil gubernur usulan dari partai pengusung,” jelas Rahman Pina.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah RB menghormati keinginan Fraksi Golkar yang ingin membentuk pansus. Untuk itu, Ni’matullah meminta fraksi mengusulkan menyampaikan dalam rapat paripurna agar pimpinan punya dasar untuk mengagendakan.
“Kita belum bisa bentuk pansus karena agenda cuma dua. Kalau fraksi mau usulkan, silakan bunyikan di paripurna supaya kami pimpinan punya dasar untuk agendakan itu,” harapnya.
Dalam rapat konsultasi pimpinan fraksi pengusung belum bersikap apakah ASS perlu didampingi wakil atau tidak. “Fraksi pengusung saja belum bersikap, apalagi kami yang bukan pengusung. Kami ini kan cuma partai ”busung lapar” saja… heheheh,” jelas Ulla, panggilan akrab Ni’matullah Erbe.

Legislator Demokrat itu melanjutkan, DPRD Sulsel dalam waktu dekat berencana menggelar rapat paripurna menindaklanjuti keppres tersebut.
Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Keppres 12 Januari 2022.
Keppres Nomor 9/P tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian gubernur Sulsel masa jabatan 2018-2023 dan penunjukan pelaksana tugas gubernur Sulsel masa jabatan tahun 2018-2023.
Keppres ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta, 12 Januari 2022. (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini